Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung pertama dari Kamar Agama yang diwawancara oleh panelis adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Abd. Hakim. Dalam uji publik, calon ditanya pendapatnya mengenai perkawinan beda agama dan dispensasi pernikahan diri yang belakangan banyak disorot oleh publik.   Merespons hal itu, Abd. Hakim menjelaskan bahwa dispensasi

Jakarta (Komisi Yudisial) – Satu-satunya calon hakim agung (CHA) Kamar Tata Usaha Negara (TUN) yang menjalani wawancara adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Lulik Tri Cahyaningrum. Calon dari Kamar TUN menjawab pertanyaan dari panelis yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota KY, Prof. Bagir Manan dari unsur kenegarawanan dan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon hakim agung (CHA) dari Kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak kedua yang diwawancara pada Rabu (01/02) adalah Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Triyono Martanto. Calon banyak ditanya kompetensi teknis, terutama tunggakan putusan yang diakui masih tinggi. Berdasarkan data yang calon paparkan, terhitung sejak peradilan pajak

Jakarta (Komisi Yudisial) - Memasuki hari kedua wawancara calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) diikuti 6 orang. Mereka terdiri dari 2 calon hakim agung dari Kamar Tata Usaha Negara (TUN), khusus pajak yaitu Ruwaidah Afiyati dan Triyono Martanto, serta 1

Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung (CHA) terakhir di Kamar Pidana adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang Suprapti. Ia ditanya alasannya mengapa ingin menjadi hakim agung. Padahal, saat ini kepercayaan masyarakat menurun terhadap institusi Mahkamah Agung (MA). Suprapti dengan lugas menjawab bahwa kejadian-kejadian belakangan ini memang mencoreng dunia peradilan.

Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung (CHA) Kamar Pidana kelima yang diwawancara adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda Sukri Sulumin. Sukri dicecar mengenai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Menurut Sukri, Perma tersebut bukan bentuk

Jakarta (Komisi Yudisial) – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten Siti Suryati ditanya apakah siap memutus perkara melebihi dakwaan. Pertanyaan tersebut muncul dalam wawancara calon hakim agung, Selasa (31/1) di Auditorium KY, Jakarta. Menurut Siti, pedoman hakim dalam memutus perkara adalah dakwaan. Namun, jika dakwaan tidak mengakomodir fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung (CHA) Kamar Pidana ketiga yang diwawancara adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar Parulian Lumbantoruan. Parulian ditanyakan tentang makalah dalam seleksi kualitas terkait asas nullus testis unus testis versus testimonium de auditu (kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain).  Dalam contoh perkara, Parulian melihat

Jakarta (Komisi Yudisial) - Peserta kedua dari Kamar Pidana yang mengikuti seleksi wawancara calon hakim agung adalah Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) Annas Mustaqim. Ditanya mengenai sejauh mana ukuran independensi hakim ketika mengadili, Annas menjawab lugas bahwa independensi bukan berarti menjalankan tugas dengan sebebas-bebasnya. Undang-undang (UU) menjadi

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar seleksi wawancara sejak Selasa (31/1) hingga Kamis (2/2) di Auditorium KY, Jakarta. Di hari pertama, wawancara diikuti 6 calon hakim agung dari Kamar Pidana, yaitu: Achmad Dimyati Rachmad Sulur, Annas Mustaqim, Parulian Lumbantoruan, Siti Suryati, Sukri Sulumin, dan Suprapti. Para calon akan