Berita
-
MKH Berhentikan dengan Hormat Hakim JWL
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan dengan hormat hakim yustisia di Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo berinisial JWL, Rabu (10/10) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta. “Menjatuhkan sanksi berat kepada terlapor JWL berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun karena telah terbukti
-
Mahasiswa FH UMS Kunjungi KY
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menyambut baik kedatangan puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Ruang Pers KY, Selasa (9/10).Kunjungan mahasiswa dalam kerangka studi hukum tematik tersebut untuk mengenal lebih jauh peran dan fungsi KY secara langsung. “Kurang afdol jika tidak berkunjung langsung ke sini dalam rangka
-
Pemberhentian Hakim Hanya Melalui MKH
Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI di Ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV MPR-DPR RI, Jakarta, Senin (8/10). Aidul mengisi sesi ketiga dalam seminar yang mengambil tema “Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi
-
Peradilan Modern Terapkan Shared Responsibility
Surabaya (Komisi Yudisial) - Praktik pengelolaan peradilan modern menyadari persoalan mengurus pengadilan tidak bisa diserahkan hanya kepada satu lembaga. Peradilan tidak mungkin diberikan beban lebih, selain hanya fokus dalam perkara. "Pengelolaan atau manajemen hakim dan peradilan tidak bisa diserahkan kepada satu entitas. Jangan membebani hakim sebagai pemutus sekaligus manajer," ujar Ketua
-
Manajemen Hakim Kewenangan Konstitusional KY
Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, tapi sebagai supporting element atau state auxiliary organ. Secara konstitusional, KY membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman sehingga keterlibatan KY dalam manajemen jabatan hakim adalah konstitusional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Oce Madril pada Diskusi
-
Ada Senyawa Berbeda dalam Buku Bunga Rampai KY 2018
Surabaya (Komisi Yudisial) - Direktur Pusat Kajian Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) Surabaya Herlambang P Wiratraman memuji diterbitkannya Buku Bunga Rampai KY 2018 "Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman". Menurutnya, ada senyawa berbeda yang didapat dari membaca buku ini dibanding buku ketatanegaraan lainnya. Buku ini harusnya dibaca 20
-
KY Gelar Diskusi dan Bedah Buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman
Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya menggelar Diskusi dan Bedah Buku berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman di Aula Gedung Pascasarjana Lantai 3, Surabaya, Kamis (4/10). Acara yang dibuka oleh Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof.Masdar Hilmy ini menghadirkan pembicara,
-
Independensi Peradilan, MK Harus Bebas Campur Tangan Politik
Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara pengawal konstitusi sepatutnya bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Prinsip ini menghendaki adanya jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman, kecuali terhadap hukum dan keadilan. Bahkan, independensi peradilan MK tidak boleh dicampuri oleh urusan-urusan politik. Ketua bidang rekrutmen hakim Komisi
-
Penghubung KY Sulsel Ajak Masyarakat Aktif Awasi Peradilan
Bulukumba (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerjasama dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Tamatto (FKMT) selenggarakan “Penyuluhan Hukum Peran Masyarakat dalam mewujudkan Peradilan Bersih” bagi masyarakat Desa Tamatto di Balai Karyawan PT. Lonsum, Bulukumba, Sulsel, Sabtu (29/09). Asisten Koordinator Penghubung KY Wilayah Sulsel Ni Putu Dewi Damayanti
-
RUU JH, Penguatan Terwujudnya Peradilan Bersih
Palembang (Komisi Yudisial) — Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap menjelaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim dalam manajemen jabatan hakim sebagai pejabat negara. Apabila telah disahkan, maka UU tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga peradilan sehingga semakin profesional dan peradilan bersih segera dapat terwujud. “Saya sengaja mengangkat isu ini