Hasil Pencarian:

Bandar Lampung (Komisi Yudisial) - Perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) sudah dalam keadaan darurat, karena pelaku pidana terhadap perempuan telah melibatkan orang-orang yang seharusnya melindungi perempuan. Oleh karena itu, Komisi Yudisial (KY) terus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan terpenuhinya hak-hak PBH melalui tugas pemantauan

Bandar Lampung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas hakim terkait isu perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Hal ini sebagai upaya agar hakim dapat mengimplementasikan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga hak-hak PBH dapat terpenuhi. Setelah menggelar

Makassar  (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mempersilakan masyarakat untuk melapor jika menemukan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Laporan harus disertai dengan bukti pendukung untuk menguatkan laporan tersebut. "Namun, KY meminta agar laporan tersebut disertai bukti-bukti pendukung agar dapat diproses,” jelas Koordinator Penghubung KY Sulawesi Selatan (Sulsel) Azwar Mahis di hadapan

Pekanbaru (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Riau menjalin sinergi kelembagaan dengan Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Bentuk dukungan Penghubung KY Riau ini dengan menjadi juri dalam lomba debat hukum untuk memahami KUHP baru, Kamis s.d. Jumat, 22 s.d. 23 Mei 2025 di Pekanbaru. Para peserta yang berasal dari penyidik

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali meraih penghargaan predikat Sangat Memuaskan (AA) pada klaster lembaga nonkementerian dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Gedung ANRI, Jakarta, Kamis (22/5/2025).  Penyerahan penghargaan diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dan Kepala ANRI Mego Pinandito. Berdasarkan nilai

Tangerang (Komisi Yudisial) - Persidangan kasus kejahatan kesusilaan digelar secara tertutup. Hal ini karena sidang kejahatan kesusilaan menyangkut hal-hal yang bersifat privasi, sensitif, dan tidak pantas diketahui oleh publik. Salah satu contoh persidangan tertutup adalah persidangan kasus dugaan pencabulan anak oleh pemilik yayasan berinisial S dan dua pengasuh panti asuhan berinisial

Jakarta (Komisi Yudisial) – Proses seleksi calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025 terus dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Para calon akan menjalani serangkaian tahapan, yaitu administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian hingga wawancara. "Namun, saat hasil seleksi administrasi diumumkan, publik

Jakarta (Komisi Yudisial) – Kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan para hakim menjadi sorotan publik. Integritas profesi hakim dipengaruhi banyak hal, seperti politik, kultur, sosial masyarakat, dan lain-lain. Anggota Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata berpendapat bahwa korupsi yang dilakukan hakim, salah satunya disebabkan karena ketiadaan budaya malu.  Mukti sering

Jakarta (Komisi Yudisial) – Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) adalah peraturan bersama antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai panduan moral dan perilaku bagi hakim dalam menjalankan tugas profesi, di dalam maupun di luar kedinasan.  "Jabatan hakim terikat kode etik yang sifatnya melekat 24 jam. Jika melihat

Indralaya (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Universitas Sriwijaya (Unsri) melakukan pembaruan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS), Jumat (23/05/2025) di Ruang Rapat Lantai 2 Rektorat Unsri, Kampus Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.  Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua KY Amzulian Rifai dan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 33 orang calon hakim agung dan 6 orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) lolos seleksi kualitas. Penetapan kelulusan seleksi kualitas tersebut dibahas dalam Rapat Pleno KY yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan KY, Selasa (27/5/2025).   "Para calon yang lolos

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pencegahan melalui peningkatan kapasitas hakim. KY melaksanakan tiga jenis pelatihan, yaitu pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pelatihan tematik berdimensi KEPPH, dan pelatihan peningkatan profesionalisme hakim. "KY memberikan pelatihan KEPPH untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan komitmen terhadap KEPPH.

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar webinar "Peningkatan Kapasitas Hakim: Perbandingan Indonesia-Italia dan Negara-Negara Lain", Selasa (27/5/2025) yang disiarkan melalui Youtube KY.  Webinar ini menghadirkan Anggota KY Sukma Violetta dan dua praktisi hukum lainnya, yaitu pengacara Italia Jacopo Cappuccio dan Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi

Jakarta (Komisi Yudisial) - Kebutuhan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas hakim sangat besar, sementara sumber daya yang tersedia baik di Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Yudisial (KY) masih sangat terbatas. Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Astriyani berpendapat bahwa ada fragmentasi kelembagaan dalam melaksanakan inisiatif penguatan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebanyak 135 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai menjalani orientasi pegawai  Komisi Yudisial (KY) sejak Senin s.d. Jumat, 2 s.d. 13 Juni 2025 di Gedung KY, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan membentuk karakter CPNS yang berkualitas dan berintegritas. Dalam pembukaan orientasi, Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menjelaskan