Berita
-
KY Paparkan Laporan Capaian Kinerja 2016 dan Outlook 2017
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Komisi Yudisial (KY) menggelar penyampaian Laporan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Outlook 2017, Senin (24/01) di Auditorium KY, Jakarta. Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari memaparkan capaian kinerja KY di bidang rekrutmen hakim, pengawasan hakim dan investigasi, pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim, SDM,
-
KY dan KemenPANRB Bentuk Tim Kecil Bahas Rekrutmen Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Untuk memaksimalkan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh konstitusi, Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur, Jumat (20/1) di Gedung KemenPAN-RB, Jakarta. Didampingi Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo dan
-
KY Usulkan Perubahan Nama dalam Amandemen UUD 1945
Jakarta (Komisi Yudisial) – Mengawali tahun 2017, Komisi Yudisial (KY) kedatangan ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FH UMP), Senin (16/1) di Auditorium KY, Jakarta. Rombongan tersebut langsung diterima oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi yang memberikan penjelasan tentang KY. Indriati Amarini, selaku dosen pendamping
-
Pimpinan KY dan MPR Bertemu Bahas Amandemen UUD 1945
Jakarta (Komisi Yudisial) – Pimpinan Komisi Yudisial (KY) melakukan audiensi dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/1) di Gedung Nusantara III, Jakarta. Pertemuan itu membahas tentang usulan KY terkait kajian amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pimpinan KY yang terdiri dari Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari, Wakil
-
Jalani Operasi, Sidang MKH Hakim PN Kembali Ditunda
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Agung (MA) terhadap Hakim Terlapor PN kembali ditunda. Penundaan tersebut disebabkan hakim terlapor akan menjalani operasi jantung. "Sidang kembali dilanjutkan 14 Februari 2017 mendatang dengan agenda, jika terlapor dapat hadir pasca pemulihan operasi jantung, yaitu mendengarkan
-
Penegakan Etika Kunci Penegakan Hukum
Cilegon (Komisi Yudisial) - Dalam bingkai ketatanegaraan dan demokrasi, keberadaan Komisi Yudisial (KY) adalah untuk menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances mechanism) terhadap lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana menjadi wewenang KY sangat signifikasi sebagai
-
Shared Responsibility Dapat Kembalikan Kepercayaan Publik
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebagai lembaga pengawas perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) memerlukan dukungan publik untuk menjalankan wewenang dan tugas dalam mewujudkan dunia peradilan yang bersih, akuntabel, dan dipercaya oleh publik. Harapan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi saat menjadi pembicara dalam acara yang
-
KY Imbau Semua Pihak Hormati Proses Hukum
Jakarta (Komisi Yudisial) – Terkait vonis bebas La Nyalla Mattalitti oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (27/12), Komisi Yudisial (KY) mengimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berjalan. “Atas putusan hakim tersebut kami imbau kepada seluruh pihak untuk menghormatinya, sekaligus menempuh jalur yang telah diatur," ujar Ketua
-
KY Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
Jakarta (Komisi Yudisial) – Setiap tahun, Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kepada badan publik yang masuk ke dalam kualifikasi menuju informatif. Komisi Yudisial (KY) kembali meraih peringkat 9 dengan nilai 86,44 untuk kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2016. Penghargaan tersebut diberikan
-
RUU JH Diharapkan Jadi Solusi Masalah Peradilan di Indonesia
Medan (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menawarkan prinsip penting dalam pengelolaan manajemen jabatan hakim, yakni konsep shared responsibility system atau pembagian peran dan tanggung jawab. Hal itu dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang saat ini sedang dalam proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di pemerintah. Apabila disahkan,