Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Kedudukan hakim sebagai pejabat negara telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensinya, tidak ada rekrutmen hakim baru sejak tahun 2010 karena pihak pemerintah tidak mau ikut campur sebab rekrutmen pejabat negara tidak bisa dilakukan oleh pemerintah.   “Sebenarnya ada jalan tengah, dimana seleksi hakim dilakukan bersama dengan Komisi Yudisial.

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi media berjudul Antara Independensi dan Akuntabilitas Peradilan, Rabu (8/3) di Restoran Handayani Prima, Jakarta. Hadir sebagai pembicara mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Harjono, Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil, dan Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril

Jakarta (Komisi Yudisial) - Independensi adalah jaminan untuk terlindunginya hak asasi manusia. Independensi seorang hakim itu bukan hak, tetapi menjadi hal yang wajib. Penegasan itu disampaikan mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Harjono saat menjadi pembicara dalam diskusi media yang digelar Komisi Yudisial bertajuk Antara Independensi dan Akuntabilitas Peradilan, Rabu (8/3) di

Medan (Komisi Yudisial) - Kebebasan dalam menjalankan tugas yudisial bersifat tidak mutlak. Karena hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Keberadaan Komisi Yudisial (KY) dalam ketatanegaraan suatu hal yang penting untuk menjaga independensi dan akuntabiltas peradilan.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KY

Medan (Komisi Yudisial) - Di sela-sela menghadiri public expose dalam rangka peresmian Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sumatera Utara, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari menyempatkan diri mengisi kuliah umum bertajuk Urgensi Keterlibatan Komisi Yudisial dalam RUU Jabatan Hakim di Aula Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Kamis (02/03).   Di hadapan mahasiswa

Jakarta (Komisi Yudisial) – Undang-undang mengamanatkan Komisi Yudisial (KY) untuk melindungi kehormatan hakim dengan cara mengambil langkah-langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hakim yang memperoleh ancaman dan tekanan dari pihak luar saat menjalankan tugasnya akan diberikan

Bogor (Komisi Yudisial) - Kebijakan publik hendaknya diambil berdasarkan sebuah riset. Hal itu penting karena riset akan menentukan arah lembaga. Meski demikian, riset bisa membahayakan apabila tidak disokong dengan kearifan.   Hal itu disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari saat menjadi pembicara dalam upgrading atau pelatihan teknis bertajuk Peningkatan Kualitas

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menerima audiensi dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Senin (27/2) di Ruang Rapat Pimpinan KY, Lantai 5 Gedung KY, Jakarta.   “Kami sudah bertemu dengan Ketua MPR, DPR, DPD, dan Presiden untuk mengusulkan adanya RUU tentang Etika Penyelenggara

Jakarta (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menghadiri bedah buku "In Memoriam Asep Rahmat Fajar" pada Jumat, (24/2) di kantor Indonesian Coruption Watch (ICW), Jakarta.    Sebagai bentuk penghormatan, Sukma memberikan testimoni tentang mantan Juru Bicara KY ini yang meninggal dunia pada Rabu (4/1) silam.   “Asep adalah fenomena yang

Solo (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari dikukuhkan sebagai guru besar Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (FH UMS), Kamis (23/2) di Auditorium Mohammad Djazman, Kampus I UMS, Surakarta.   Saat membacakan pidato pengukuhan, Aidul menjelaskan tentang tema penelitian berjudul Dekolonisasi dan Demokratisasi dalam Konstitusionalisme Indonesia: Tafsir