Berita

Semarang (Komisi Yudisial) - Untuk mencegah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan konsolidasi kepada pimpinan pengadilan. Kegiatan konsolidasi ini berkaitan dengan tugas dan wewenang KY yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku

Semarang (Komisi Yudisial) - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum hakim belakangan ini kembali mencoreng dunia peradilan. Untuk itu, pimpinan pengadilan harus mengedepankan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam aktivitas sehari-hari baik dalam kedinasan atau di luar kedinasan.   Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan

Semarang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar “Konsolidasi Kelembagaan KY, Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rangka Sinergisitas untuk Mewujudkan Peradilan Bersih” di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Kamis (29/11).    Kegiatan ini dalam rangka pencegahan terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagai upaya mewujudkan peradilan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (28/11) di Polda Metro Jaya, Jakarta. Kedatangan Farid didampingi Tim kuasa hukum dan perwakilan KY. Farid diperiksa sebagai saksi terkait berita di Kompas, 12 September 2018 yang berjudul "Hakim di daerah

Jakarta (Komisi Yudisial) - Batasan wewenang Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) terkait pengawasan hakim menjadi fokus pertanyaan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  (STISIP) Tasikmalaya yang berkunjung ke KY, Kamis (22/11), di Ruang Pers KY, Jakarta.   “Apa perbedaan pengawasan yang dilakukan KY dengan pengawasan yang

Bekasi (Komisi Yudisial) - Indonesia butuh model kekuasaan kehakiman yang efektif untuk mengawasi independensi dan akuntabiltas seorang hakim dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung.   “Perlu ada kesadaran bersama untuk membangun model yang baik dan efektif mewujudkan peradilan yang agung,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil dalam Diskusi dan Bedah

Bekasi (Komisi Yudisial) - Ketika berbicara manajemen kekuasaan kehakiman, saat ini pengelolaan hakim dengan model satu atap (one roof system) belum maksimal. Kalau dikomparasi dengan berbagai negara, problemnya sebenarnya bukan bagaimana hakim harus dikosentrasikan pada satu lembaga. Tetapi bagaimana hakim bisa terbebas dari pengaruh birokrasi.   Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Rekrutmen

Bekasi (Komisi Yudisial) – Setelah Surabaya dan Palembang, Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) kembali menggelar diskusi dan bedah buku Bunga Rampai berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Senin (19/11) di Restoran Raja Sunda, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini merupakan salah satu upaya

Semarang (Komisi Yudisial) - Kebebasan berekspresi dan berkarya untuk menampilkan pendapat dalam bentuk visual hendaknya disertai dengan etika. Bahkan, dunia visual punya peran penting menerjemahkan bahasa hukum agar mudah dimengerti. KY pun mengajak Sobat Muda KY di Semarang menghasilkan karya bertema peradilan bersih.   Hal-hal tadi menjadi fokus utama dalam pembahasan acara

Semarang (Komisi Yudisial) - Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Roejito menekankan pentingnya peranan generasi muda untuk membantu KY dalam mewujudkan peradilan bersih. KY pun menggagas membentuk Sobat Muda KY (SOMKY) di Semarang, Jawa Tengah.   "Tujuan dibentuk SOMKY, yaitu mengajak generasi muda untuk menjalankan amanat penting dari reformasi