• Hakim Ad Hoc PHI Jangan Berpedoman Hukum Acara Perdata Semata Hakim Ad Hoc PHI Jangan Berpedoman Hukum Acara Perdata Semata
    12 Sep 2018 12:22:10 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KY Hukum Komisi Yudisial RI Sosialisasi

    Jakarta (Komisi Yudisial) – Hukum perburuhan mempunyai sifat tersendiri yang tidak sepenuhnya disamakan sengketa perdata biasa, maka logis dan adil apabila hukum acara perburuhan dibuat tersendiri. Hukum perburuhan tidak lagi menggunakan hukum acara perdata, kecuali untuk hal-hal tertentu.   “Atas dasar itu menjadi penting sekali agar para hakim ad hoc Pengadilan Hubungan

  • Cegah Pelanggaran KEPPH, KY Terus Bekali Hakim dengan Pelatihan Cegah Pelanggaran KEPPH, KY Terus Bekali Hakim dengan Pelatihan
    08 Sep 2018 10:10:21 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KY Komisi Yudisial RI Mitra Kerja Sosialisasi

    Surabaya (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) memfokuskan program pencegahan sebagai upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik hakim.   "KY melakukan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan pelatihan tematik. Program ini merupakan prioritas KY dalam rangka pencegahan," ujar Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi

  • Pantau Sidang Sengketa Pemilu 2019, KY Gandeng UKDC Pantau Sidang Sengketa Pemilu 2019, KY Gandeng UKDC
    08 Sep 2018 09:43:43 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KY Ketua Komisi Yudisial RI Mitra Kerja MoU

    Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC) menandatangani nota kesepahaman, Jumat (7/9) di Gedung UKDC, Surabaya. Penandatanganan dilakukan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dan Rektor UKDC Y. Budi Hermanto.   "Saya mengajak perguruan tinggi dan masyarakat untuk berkontribusi dalam dunia peradilan. Mahasiswa dapat berperan secara langsung

  • Pimpinan Pengadilan Harus Jadi Role Model Bawahannya Pimpinan Pengadilan Harus Jadi Role Model Bawahannya
    06 Sep 2018 18:47:14 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Komisi Yudisial RI Mitra Kerja Sekjen Sosialisasi Wakil Ketua

    Pekanbaru (Komisi Yudisial) - Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terulang. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang melibatkan pimpinan pengadilan perlu dilakukan secara intensif.    "Pimpinan pengadilan harus menjadi role model bagi hakim dan juga pegawai pengadilan di bawahnya. Pimpinan pengadilan harus memiliki integritas yang baik sebelum mencontohkan

  • Cegah OTT Berulang, Sinergisitas KY, MA dan KPK Perlu Diperkuat Cegah OTT Berulang, Sinergisitas KY, MA dan KPK Perlu Diperkuat
    06 Sep 2018 18:11:13 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Hakim Komisi Yudisial RI Mitra Kerja Sosialisasi Wakil Ketua

    Pekanbaru (Komisi Yudisial) - Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut perlu adanya evaluasi pengawasan internal yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Selain itu, MA perlu melakukan penguatan sinergisitas dengan Komisi Yudisial (KY) dan KPK.   "MA perlu bersinergi dengan instansi atau mitra kerja lainnya untuk

  • Bahas Anggaran 2019, KY RDP dengan Komisi III DPR Bahas Anggaran 2019, KY RDP dengan Komisi III DPR
    06 Sep 2018 16:31:33 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Komisi Yudisial RI Mitra Kerja Sekjen

    Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi lll DPR RI pada Rabu (05/09), di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II Lantai 1 DPR RI, Jakarta. Salah satu fokus pembahasan adalah terkait Rencana Kerja dan Anggaran KY 2019 dan laporan kinerja 2017- 2018.   RDP dipimpin

  • Jaga Kemuliaan Hakim Agung, KY Harus Perketat Standar Jaga Kemuliaan Hakim Agung, KY Harus Perketat Standar
    02 Sep 2018 19:10:18 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Hukum Komisi Yudisial RI Mitra Kerja RUU JH Sosialisasi

    Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Untuk menghasilkan hakim agung ideal bukanlah perkara mudah. Seorang hakim agung dituntut memenuhi empat persyaratan, di antaranya integritas dan kompetensi. Oleh karena itu, Komisi Yudisial (KY) harus memperketat standar persyaratan untuk menjaga derajat kemuliaan profesi hakim agung.   "Ada empat rumusan persyaratan hakim Agung, yaitu memiliki integritas, idependensi,

  • Hindari Penyalahgunaan Wewenang, Terapkan Konsep Shared Responsibility Hindari Penyalahgunaan Wewenang, Terapkan Konsep Shared Responsibility
    02 Sep 2018 12:10:11 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KY Hukum Komisi Yudisial RI Mitra Kerja RUU JH Sosialisasi

    Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Saat reformasi terdapat perubahan sistem peradilan dari dua atap menjadi satu atap. Namun, sistem satu atap juga menyisakan persoalan, seperti kekhawatiran munculnya monopoli kekuasaan.   "Oleh karenanya, rata-rata sistem peradilan dunia menyadari bahwa persoalan mengurus pengadilan tidak bisa diserahkan hanya kepada satu entitas, apalagi membenani para hakim sebagai

  • Integritas Penentu Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Integritas Penentu Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Konstitusi
    02 Sep 2018 11:46:34 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Hukum Komisi Yudisial RI Mitra Kerja RUU JH Sosialisasi

    Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menegaskan pentingnya integritas dalam seleksi Hakim Konstitusi dan Hakim Agung. Di sini, penting untuk memperhatikan penelusuran rekam jejak dan integritas calon.   "Spesifikasi berintegritas adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Kemampuan penting, tapi jauh lebih penting integritas," tegas Hamdan saat menjadi

  • Pakar Hukum di Yogyakarta Bahas Problematika Seleksi Hakim Agung Pakar Hukum di Yogyakarta Bahas Problematika Seleksi Hakim Agung
    02 Sep 2018 11:18:12 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KY Hukum Komisi Yudisial RI Mitra Kerja RUU JH Sosialisasi

    Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparat pengadilan, termasuk hakim, menambah panjang catatan buruk peradilan di Indonesia. Hal ini menjadi tanda tanya besar, apakah letak kesalahan ada di proses rekrutmen?   Guna menjawab itu, Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas