Berita

Lombok Tengah (Komisi Yudisial) – Sepanjang Januari-April 2018, Komisi Yudisial (KY) menerima 586 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk 10 besar penerimaan laporan KEPPH terbanyak, yaitu sebanyak 16 laporan masyarakat.   Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Roejito menjelaskan

Banten (Komisi Yudisial) – Dalam rangka penguatan kelembagaan, Komisi Yudisial (KY) menggandeng  Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi “Konsolidasi KY-MA-KPK dalam rangka Sinergisitas untuk Mewujudkan Peradilan Bersih”, Kamis (26/4) di Pengadilan Tinggi (PT) Banten, Serang. Diskusi itu dihadiri hakim tinggi, hakim tinggi agama, pimpinan pengadilan negeri,

Jakarta (Komisi Yudisial) - Dalam melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), ada serangkaian tahapan yang dilakukan Komisi Yudisial (KY) dalam penanganan laporan masyarakat. Tahapan tersebut meliputi registrasi dan verifikasi, pemeriksaan, sidang panel dan pleno hingga penjatuhan sanksi.   Hal tersebut dijelaskan Tenaga Ahli (TA) KY Totok

Manado (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga mandiri yang melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim. Namun, pengawasan yang dilakukan KY hanya terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Terkait pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim, KY dan Mahkamah Agung (MA) tidak berwenang melakukan pengawasan tersebut.   “Jika terkait

Bandung (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) berharap tidak ada lagi hakim yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, KY akan meningkatkan sinergi dengan Mahkamah Agung (MA) dan KPK dalam rangka pencegahan.   “Kita akan mengedepankan pencegahan, mengingatkan kita semua agar problem yang ada pada dunia

Bandung (Komisi Yudisial) - Sebagai upaya mewujudkan peradilan bersih, bermartabat, dan agung. Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan "Konsolidasi Kelembagaan KY-MA-KPK dalam Rangka Sinergisitas untuk Mewujudkan Peradilan Bersih" di Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Bandung, Kamis (19/4).   Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan pengadilan di empat

Jakarta (Komisi Yudisial) – Seratusan mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (FH Unsika) mendatangi Komisi Yudisial (KY), Rabu (18/04). Kedatangan rombongan untuk mengenal lebih dekat KY.   Ida R. Hasan selaku dosen pendamping menyampaikan mahasiswa FH Unsika terakhir kali datang ke KY pada tahun 2013. Ia berharap dalam kunjungan kali ini mahasiswa

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebagai salah satu lembaga negara, materi tentang Komisi Yudisial (KY) ada di dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn). Untuk mengenal lebih dekat tentang KY, ratusan pelajar SMK Telkom Purwokerto berkunjung ke kantor KY, Jumat (6/4).   “Para siswa ini sudah mendapatkan mata pelajaran PKn di mana

Malang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar Sarasehan Hukum Pembudayaan Hukum di Masyarakat, Sabtu (7/4) di Kantor Kecamatan Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) yang bertujuan sebagai saluran dialog antara aparat penegak hukum dengan masyarakt terkait persoalan hukum.   Kepala Pusat Analisis dan

Malang (Komisi Yudisial) - Salah satu bentuk pencegahan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH), Komisi Yudisial (KY) menggelar Sarasehan Hukum berjudul Pembudayaan Hukum di Masyarakat, Jumat (6/4) di Kantor Kecamatan Blimbing, Malang, Jawa Timur.   "Sarasehan hukum merupakan ikhtiar dari KY untuk membantu mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan