Berita

Banjarmasin (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) memiliki wewenang bersifat penegakan dan juga pencegahan. Namun, pemberitaan di media massa lebih banyak menyoroti topik penegakan pelanggaran kode etik ketimbang upaya pencegahan.   "Sebenarnya banyak yang kami lakukan, tapi belum terekspos. Perlu ditekankan bahwa KY tidak hanya melulu mengurus masalah kesejahteraan hakim, tapi juga

Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) berkerja sama dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin menyelenggarakan Diskusi Publik Sinergitas Komisi Yudisial dengan Hakim dan Aparat Penegak Hukum dengan tema “Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anarkis di Persidangan dan Pengadilan”, Kamis (27/06) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.    Dalam sambutan sekaligus pembukaan acara, Sekretaris

Jambi (Komisi Yudisial) – Pada prakteknya ketidakpercayaan publik kerap muncul terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga peradilan sehingga menimbulkan stigma negatif kepada lembaga-lembaga penegak hukum dan berdampak konflik antara masyarakat dan APH yang semakin melunturkan sendi-sendi penegakkan supremasi hukum.    Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Sumberdaya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan

Jambi (Komisi Yudisial) – Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial (KY) menggelar Diskusi Publik Sinergitas Komisi Yudisial dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum (APH) dengan tema “Upaya Pencegahan Hukum terhadap Pelaku Anarkis di Persidangan dan Pengadilan”, Kamis (14/3) di Hotel

Medan (Komisi Yudisial) – Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat, seorang hakim dituntut  untuk menegakkan etika dengan berlandaskan Pancasila. Etika sebagai benteng pertahanan diri hakim berkaitan erat dengan penegakan hukum.     “Hukum kita ibaratkan perahu. Etika kita ibaratkan sebagai laut. Jika etikanya kering, maka hukum tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena

Medan (Komisi Yudisial) – Hubungan antara etika dan hukum sangat erat. Tujuan keduanya sama, yaitu agar manusia dapat melakukan hal-hal yang baik. Namun, hukum tanpa dibarengi etika dikhawatirkan akan jadi alat kekuasaan semata. Oleh karena itu, hukum dan etika harus ditegakkan sehingga penyalahgunaan wewenang ataupun penyalahan etika profesi dapat diminimalisir.   “Sesunguhnya

Surabaya (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari  berharap agar seluruh hakim di Indonesia memiliki kapasitas dan integritas. KY dan Mahkamah Agung (MA) berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas dan integritas hakim.   Aidul mengungkapkan, banyak juga hakim yang integritasnya bagus, tetapi kapasitasnya kurang. Namun sebaliknya, ada juga hakim yang kapasitasnya bagus,

Mataram (Komisi Yudisial) – Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Danang Wijayanto membuka Workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Perspektif Etika dan Hukum, Jumat (25/8) di Hotel Lombok Astoria Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Di hari kedua workshop, KY mengajak perwakilan masyarakat, LSM, akademisi, serta jurnalis dalam mewujudkan peradilan

Mataram (Komisi Yudisial) - Profesi hakim adalah sebuah profesi yang mulia. Namun, dalam menjaga kehormatan dan keluruhan martabat hakim tidak hanya menjadi tugas Komisi Yudisial (KY). Bahkan, KY membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum untuk menjaga marwah hakim.   “Untuk menjaga kehormatan dan keluruhan martabat hakim bukan hanya tugas

Surabaya (Komisi Yudisial) - Dalam upaya membangun kesadaran seluruh stakeholder untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial (KY) melanjutkan Workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Perspektif Etika dan Hukum. Di hari kedua ini, KY mengajak perwakilan pemerintah, masyarakat, media dan akademisi berdiskusi dalam rangka membangun