English 
Bahasa
Peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) Komisi Yudisial (KY) menjadi sorotan dalam Rapat Kerja KY Tahun 2017, Kamis (16/2) di Hotel Bidakara Savoy Homan, Bandung.
Bandung (Komisi Yudisial) - Peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) Komisi Yudisial (KY) menjadi sorotan dalam Rapat Kerja KY Tahun 2017, Kamis (16/2) di Hotel Bidakara Savoy Homan, Bandung. Selain itu juga perlu dilakukan pembenahan sistem administrasi, tata kelola persuratan, penyusunan serta perancangan program dan kegiatan yang berbasiskan inovasi yang sejalan dengan revolusi mental program pemerintah.
Di hadapan para peserta rapat kerja yang diikuti pejabat struktural dan tebaga ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal KY,
Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito menekankan pentingkatan peningkatan kapasitas hakim sebagai mitra KY. Menurutnya, program Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH) bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM hakim. Selain itu juga untuk menguatkan integritas hakim, yang sejalan dengan program nasional pemerintah.
“PKH merupakan program unggulan yang sejalan dengan program pemerintah, yaitu revolusi mental. Untuk itu, program ini perlu untuk dikuatkan di tahun 2017, diantaranya dengan penguatan SDM yang berkompeten di bidang etik. Di tahun 2018, sebagai lembaga penegak etik, maka KY perlu dan penting memiliki Litbang Diklat guna menyelenggarakan pelatihan-pelatihan," ungkap Joko.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang SDM, Hukum, Advokasi, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo mengharapkan, peningkatan SDM di KY dengan menciptakan rumpun Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebagai salah satu penguatan di lini SDM.
“Harapan saya pada jajaran kesetjenan di tahun 2017 ini terkait dengan JFT akan dapat segera dilakukan. Hal ini untuk memperkuat lini di SDM KY yang menangani tugas-tugas tertentu yang sesuai dengan bidangnya," harapnya.
Sementara Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Farid Wajdi, terkait SDM lebih mengarahkan terhadap kompetensi individu pegawai.
“SDM KY perlu dilatih sebagai fasilitator yang kompeten untuk menjadi fasilitator untuk melakukan sosialisasi KY dan audiensi. Selain itu juga SDM yang menangani pengawasan hakim perlu untuk terus dilatih dan dikembangkan keilmuannya,",ucapnya.
Selain SDM, lanjut Farid, permasalahan yang perlu pembenahan terkait saluran informasi di KY, perpustakaan, administrasi, persuratan, serta koordinasi program dan kegiatan yang dilaksanakan.
“Banyak permasalahan lain di KY seperti sistem dan saluran informasi, pengembangan perpustakaan, juga pembenahan administrasi, persuratan, serta koordinasi dan integrasi program dan kegiatan yang perlu untuk segera dilakukan. Sesuai semangat raker saat ini, yaitu inovasi untuk melayani," pungkasnya. (KY/Adnan/Festy)