English 
Bahasa
Program dan Kegiatan KY Harus Sejalan dengan Program Prioritas Nasional
Bandung (Komisi Yudisial) - Sebagai lembaga pengawas etik, Komisi Yudisial (KY) memiliki peran strategis untuk pengembangan mutu hakim dengan peningkatan integritas hakim. Tantangan ini juga sejalan dengan poin ke-10 program prioritas nasional tahun 2018 bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), yaitu kepastian hukum.
"KY perlu mengungkap fakta kinerja hakim. Selain itu, indeks integritas dari aparat penegak hukum perlu diekspos tajam, sehingga masyarakat nanti memahami dan menerima pentingnya peran dan posisi KY," ungkap Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas Deputi Bidang Polhukam Slamet Sudarsono saat memberikan paparan berjudul Merancang Program Unggulan dan Membangun Etika Moral Sumber Daya Manusia Menuju Organisasi Publik yang Berkualitas di Rapat Kerja KY Tahun 2017, Jumat (17/2) di Hotel Bidakara Savoy Homan, Bandung.
Sudarsono melanjutkan, prinsip anggaran pembiayaan program itu berbasis kinerja. Jadi, KY perlu mengungkap fakta kinerja dari hakim yang sejalan dengan program prioritas nasional.
Selain Sudarsono, Deputi Kemenko PMK Bidang Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa Haswan Yunaz menekankan pentingnya arah kebijakan KY dalam pembangunan suatu program pada prinsip e-government. Hal ini agar suatu pekerjaan menjadi lebih efisien.
“Perencanaan program KY sebaiknya sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan pada e-government untuk mengurangi interaksi langsung antar manusia sehingga prosesnya lebih efisien, selain itu menghindari terjadinya KKN dan korupsi," terang Haswan.
Selain itu, Haswan juga menjelaskan bahwa program nasional berlandaskan pada gerakan revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk itu, poin penguatan integritas SDM dan APH menjadi nilai penting karena sesuai dengan konsep dari revolusi mental.
Menurut Haswan, revolusi mental muncul karena hilangnya integritas bangsa, lemahnya daya saing dan etos kerja, dan juga krisis identitas. (KY/Adnan/Festy)