English 
Bahasa
Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menerima audiensi dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Senin (27/2) di Ruang Rapat Pimpinan KY, Lantai 5 Gedung KY, Jakarta.
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menerima audiensi dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Senin (27/2) di Ruang Rapat Pimpinan KY, Lantai 5 Gedung KY, Jakarta.
“Kami sudah bertemu dengan Ketua MPR, DPR, DPD, dan Presiden untuk mengusulkan adanya RUU tentang Etika Penyelenggara Negara. Hal tersebut berdasarkan pada perkembangan dunia bahwa sudah saatnya etika penyelenggaran negara harus diatur dalam kode etik tersendiri. Di UUD NRI Tahun 1945, lembaga negara yang memiliki wewenang tentang kode etik adalah KY,” buka Jimly yang datang didampingi Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait.
Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan Ketua DKPP dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan yang membahas tentang rencana diadakannya Konferensi Etika Berbangsa dan Bernegara. DKPP mengusulkan ada tiga lembaga yang akan terlibat dalam konferensi etika nasional ini, yaitu DKPP RI, MPR RI, dan KY RI.
“Kita manfaatkan KY yang sudah ada dalam konstitusi. Untuk itu, kami usulkan diadakan konferensi di antara tiga lembaga negara ini. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir jabatan, kami ingin mengusulkan ide adanya kode etik bagi penyelengara negara,” lanjut Jimly.
Pembahasan etika menjadi poin penting untuk dibahas mengingat penegakan kode etik juga menjadi masalah dalam penegakan hukum. Jangan bermimpi menegakkan keadilan tanpa menegakkan etika.
Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari menyambut baik dan bersedia menjadi bagian penyelenggara konferensi etika nasional tersebut. Wacana penegakan etika ini sudah lama menjadi perhatian KY. Jadi secara konseptual, KY juga telah lama mewacanakan hal itu.
“Kami sudah concern dengan isu ini sejak dulu. Kami gembira melalui Pak Jimly sekarang isu ini menjadi lebih konkret dengan akan diadakannya konferensi. Harapannya, ada sinergi antar lembaga kode etik sehingga menghasilkan kode etik penyelenggaran negara secara resmi,” ucap Aidul. (KY/Noer/Festy)