Hasil Pencarian:

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial KY) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera secara virtual. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dan Ketua STH Indonesia Jentera Arief T. Surowidjojo, selasa, (25/5). Turut hadir dalam penandatanganan MoU tersebut Anggota KY Amzulian Rifai, Binziad

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera melakukan penandatangan nota kesepahaman secara virtual, Selasa, (25/5) dengan ruang lingkup kerjasama pertemuan Ilmiah, penelitian bersama, pemberdayaan SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana, sosialisasi bersama, dan program lain yang dianggap perlu dan disepakati. Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum,

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan @ngertihukum.id berbincang santai seputar peran masyarakat dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa secara live di kanal Youtube @ngertihukum.id, Kamis (27/5).  Juru Bicara KY Miko Ginting yang menjadi narasumber dalam diskusi daring tersebut menyampaikan pentingnya kehadiran KY dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. KY

Palembang (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menjadi narasumber webinar dalam rangka pemberian Kuliah Umum bertajuk "Optimalisasi Pengawasan Komisi Yudisial Republik Indonesia", Senin (31/5) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI). Webinar tersebut diikuti oleh 250 orang peserta. Menurut Amzulian, optimalisasi pengawasan KY perlu dilihat dari tiga sisi, yaitu:

Makassar (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (PKY Sulsel) bekerja sama dengan Kecamatan Makassar, Kota Makassar memperkenalkan KY kepada para lurah di Kecamatan Makassar. Kegiatan yang diselenggarakan pada Jumat (21/05) ini  dikemas dengan nama Tudang Sipulung yang bertemakan “Masyarakat untuk Peradilan Bersih”. Dua Personil PKY Sulsel menghadiri

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan International Webinar “Global Trends In The Status and Roles of Judicial Assistans and Future Developments In Indonesia”, Senin (7/6). Diikuti kurang lebih 300-an peserta melalui aplikasi zoom dan kurang lebih 600 orang yang menyaksikan melalui streaming di kanal Youtube KY. Di antara

Jakarta (Komisi Yudisial) - Keberadaan judicial assistants (JA) dibutuhkan oleh para hakim agung di Mahkamah Agung (MA) Belanda. JA ini diisi oleh aparatur sipil negara di kamar Perdata, Pidana dan Pajak yang seluruhnya tergabung dalam Departemen Riset.  "Sebelum menjabat menjadi JA, mereka harus memiliki pengalaman kerja minimal 2-3 tahun terlebih dahulu.

Jakarta (Komisi Yudisial) - Keberadaan asisten hakim agung yang di undang-undang (UU) dikenal dengan sebutan panitera pengganti, atau dalam praktiknya dikenal dengan istilah hakim yustisial, hanya ada di Mahkamah Agung (MA). Sementara tidak ada jabatan tersebut di pengadilan tingkat pertama maupun banding.  Ketua Kamar Pembinaan MA Takdir Rahmadi menjelaskan, seleksi hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) –  Fakultas Hukum adalah institusi yang mencetak para ahli hukum yang memiliki kapasitas dan integritas. Namun, kenyataannya, Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan sebagai user sering mengeluhkan kemampuan lulusan fakultas hukum yang belum siap untuk dunia kerja. Oleh karena itu, fakultas hukum mencoba akan terus menyesuaikan kurikulum dengan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Gagasan asisten hakim muncul dari konteks meningkatnya beban kerja hakim dan pengadilan di berbagai negara. Selain itu juga ada tuntutan pada hakim dan pengadilan untuk bisa menyelesaikan beban kerja tersebut, yaitu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara produktif, sambil menjaga kualitas putusan di sisi yang

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam mewujudkan peradilan bersih dan berwibawa, Rabu (9/6) di Auditorium KY,

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Rabu (9/6) di Auditorium KY, Jakarta. Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata berharap nota kesepahaman  dapat meningkatkan sinergi dan efektivitas kerja sama antara kedua lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. "Kerjasama

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menyadari pentingnya peran dan fungsi media massa dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas peradilan. Oleh sebab itu, KY merekatkan kembali hubungan dengan media massa melalui pertemuan dengan wartawan “Kolaborasi Komisi Yudisial dan Media Massa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan", Kamis (10/6). Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid,

Semarang (Komisi Yudisial) – Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah Muhammad Farhan didampingi penanggung jawab pemantauan dan pengawasan Helmi Yan Harmiyanto melakukan kunjungan ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang, Kamis (10/6) di Balai Kota Semarang. Kunjungan Penghubung KY Jateng ini langsung diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminudin didampingi

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas untuk mengupayakan peningkatan kapasitas  hakim. KY menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan integritas dan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pelatihan tematik, dan pelatihan khusus. "Ketiga jenis pelatihan tersebut dilakukan KY untuk mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. Tugas