Berita
-
KY Luncurkan Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Arie Sudihar meluncurkan Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa di lingkungan Sekretariat Jenderal KY di Jakarta, Senin (23/09/2024) di Auditorium KY, Jakarta. Menurut Arie, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, bahwa setiap ASN harus memegang teguh satu
-
KY Kembali Gelar ToT Pemantauan Persidangan Perkara PBH dan Pilkada
Bogor (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar Training of Trainee (ToT) Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dan Perkara Pilkada Tahun 2024 di wilayah Bogor dan sekitarnya, Rabu, (11/9/2024) di Bogor, Jawa Barat. Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY
-
Pengawasan dan Penegakan Integritas Seimbangkan Independensi dan Akuntabilitas Peradilan
Tangerang Selatan (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi berpendapat pengawasan dan penegakan integritas hakim akan bersentuhan dengan prinsip independensi sekaligus akuntabilitas peradilan. Jika dilaksanakan dengan tepat, ia meyakini akan menyeimbangkan independensi dan akuntabilitas peradilan. "Esensi pengawasan penting untuk memberi sinyal pada para hakim mengenai mengenai standar etika dan
-
Integritas Jadi Fondasi Profesi Hakim
Tangerang Selatan (Komisi Yudisial) - Setiap profesi memiliki standar yang harus dipegang agar kehormatan profesi itu tetap terjaga. Bagi hakim yang merupakan profesi mulia, maka integritas menjadi fondasi agar selalu dipegang. "Pengawasan terhadap integritas hakim banyak dihadapkan pada tantangan. Banyak terjadi kasus hakim yang memutus perkara dengan putusan kontroversial. Kasus-kasus judicial corruption yang
-
Media Sosial Memantik Daya Kritis Publik
Bandung (Komisi Yudisial) - Media sosial saat ini menjadi ruang investasi baru bagi publik untuk memantik daya kritis publik akan isu hukum dan peradilan. Bahkan, media sosial dapat dimaksimalkan menjaring partisipasi publik dalam penegakan hukum di Indonesia. Media sosial tidak lagi sekadar ruang hampa, tetapi sudah menjadi tiruan dunia nyata
-
KY Ajak SobatKY Bandung Suarakan Peradilan Bersih di Media Sosial
Bandung (Komisi Yudisial) - Fenomena no viral, no justice muncul sebagai respons publik yang menuntut keadilan melalui media sosial. Seolah menunjukkan bahwa viralitas sering kali menjadi faktor penentu tindakan hukum. Namun, di satu sisi, viralitas ini diartikan positif jika untuk menggaungkan peradilan bersih bersama Komisi Yudisial (KY) di media sosial. "Selain untuk
-
Harapan Publik terhadap KY Besar, Tetapi Wewenang Terbatas
Jakarta (Komisi Yudisial) – Maraknya putusan-putusan hakim yang kontroversial dan menarik perhatian publik menjadikan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang berperan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata berpendapat, harapan publik yang tinggi terhadap wewenang KY, tetapi di sisi lain, UU KY telah 11 kali
-
Etika dan Hukum Tidak Boleh Dipisahkan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Jimly Asshiddiqie mengupas soal etika dan hukum. Menurutnya, sepanjang sejarah, hukum dan etika mengalami perkembangan yang reduksionis pemaknaan. Lama-kelamaan, muncul perkembangan hukum, sehingga tidak bisa lagi hanya mengandalkan hukum. “Di samping urusan benar-salah di dalam hukum, kita harus mempromosikan tingkah
-
Sekjen KY dan Komisi III DPR Bahas Usulan Tambahan Pagu Anggaran 2025
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Arie Sudihar memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (4/9/2024) di Gedung Nusantara III Komplek MPR/DPR, Jakarta. Agenda rapat terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2025, serta usulan tambahan anggaran
-
Pengawasan KY Tidak Menyangkut Teknis Yudisial
Jakarta (Komisi Yudisial) – Pengaturan tentang Komisi Yudisial (KY) diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini memperjelas bahwa fungsi KY terkait dengan kekuasaan kehakiman. Namun, kewenangan KY untuk melakukan pengawasan terkait perilaku hakim, bukan teknis yudisial. "Walau KY ditempatkan di Bab Kekuasaan Kehakiman UUD NRI Tahun 1945, tetapi KY