Berita

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Bermacam persoalan penegakan hukum saat ini membuat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan cenderung menurun. Hakim sebagai salah satu pilar penegakan hukum harus bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).   "Untuk merawat kepercayaan publik, pengadilan harus bersih dari KKN dengan cara membangun pribadi hakim yang berintegritas, sistem kontrol yaang baik,

.Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Etika profesi untuk penegak hukum semestinya diperkenalkan sebelum mereka menyandang profesi tersebut. Pengenalan sejak dini ini diharapkan mampu mencegah penegak hukum melanggar kode etik profesi.   "Pengenalan etika profesi sejak dini merupakan upaya  menegakkan etika bagi penegak hukum. Penegakan etika juga harus diwujudkan dengan akuntabilitas peradilan," ucap Dosen Fakultas

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerjasama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII) menggelar Diskusi dan Bedah Buku "Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan" di Ruang Sidang Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Kamis (5/10).   Hadir sebagai pembicara Dosen FH UII Suparman Marzuki, Dosen FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Mukti

Medan (Komisi Yudisial) - Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang saat ini sedang dibahas di Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu inisiasi Komisi Yudisial (KY) dalam upaya mendorong akuntabilitas peradilan.   "Persoalan sekarang adalah akuntabiltas. Kalau menelisik pada persoalan peradilan, maka persoalan independensi seharusnya sudah selesai," jelas Ketua

Simalungun (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bertugas menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal itu dilakukan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Hakim harus berpedoman pada KEPPH di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.   Penegasan tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan

Medan (Komisi Yudisial) - Hakim menyandang sebutan wakil Tuhan di dunia atas kemuliaan profesinya. Sebagai konsekuensi, maka hakim harus dapat mempertanggung-jawabkan putusan yang dibuatnya. Hakim diharuskan memiliki etika baik sebagai tauladan di dalam maupun di luar pengadilan.   Beberapa poin tersebut terungkap dalam diskusi dan bedah buku Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan"

Medan (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar Diskusi dan Bedah Buku "Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan" di Auditorium Kampus III UMSU Medan, Kamis (28/9).   Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua KY Sukma Violetta, praktisi hukum Abdul Hakim Siagian, pakar Filsafat Faisar Ananda Arfa

Manado (Komisi Yudisial) - Tingginya harapan masyarakat terhadap pengadilan menuntut hakim lebih profesional dan berintegritas. Di tangan hakim, rasa keadilan di masyarakat dapat dirasakan.   Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari di hadapan 30 orang hakim saat pada kegiatan Pengukuran Dampak Kinerja Komisi Yudisial dan Workshop "Profesionalisme dan

Mataram (Komisi Yudisial) – Sebagai profesi yang mulia, hakim dituntut agar arief dan bijaksana dalam bersikap dan bertutur kata baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Hal itu juga berlaku saat hakim berada di ruang media sosial sehingga penting bagi hakim untuk berpikir ulang sebelum mengirimkan atau membagikan sesuatu di

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mendapat opini wajar tanpa pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP terhadap laporan keuangan KY diperoleh sejak tahun 2007 hingga tahun 2017. Penyampaian penghargaan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto. Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat