Berita
-
Anggota Baru IPPS UIN Alauddin Dibekali Pengetahuan Soal KY
Makassar (Komisi Yudisial) - Untuk meningkatkan sinergi dengan jejaring, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan (PKY Sulsel) menjelaskan tentang wewenang dan tugas KY kepada calon anggota baru Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) UIN Alauddin dalam Open Recruitmen IPPS UIN Alauddin, Minggu (06/10) di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
-
KY Harapkan Punya Kewenangan Otoritatif
Mataram (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) sebagai penyangga dan penyeimbang kekuasaan kehakiman diharapkan memiliki wewenang strategis dalam beberapa aspek. Penguatan mengenai kedudukan KY yang tidak hanya sebagai penunjang (auxilarry), tetapi juga organ utama (main organ) yang diposisikan sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan
-
KY Gelar Diskusi dan Bedah Buku Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia
Mataram (Komisi Yudisial) - Sebagai kelanjutan peluncuran Buku Bunga Rampai 2019 "Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia”, Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi dan buku Bunga Rampai "Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia", di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jumat (4/10). "Penerbitan buku ini merupakan momentum untuk lebih mendekatkan KY dengan para pemangku
-
Sekjen KY Lantik Pejabat Eselon III Baru
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (Sekjen KY) Tubagus Rismunandar Ruhijat melantik 7 orang pejabat Administrator Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal KY, Rabu (02/10) di Auditorium KY, Jakarta. Pengambilan sumpah dan pelantikan ini dihadiri oleh Anggota KY, pejabat struktural dan pegawai KY. Ada dua orang pejabat eselon
-
Wewenang KY Perlu Final and Binding
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus berharap agar kewenangan KY diperkuat, termasuk penjatuhan sanksi yang final and binding. "Produk hukum yang dihasilkan oleh KY perlu diperkuat seperti kata "rekomendasi" terhadap hakim yang diduga melanggar KEPPH diganti dengan kata "final and binding". Kenapa? Karena jika kewenangannya sebatas
-
Anggota KY Farid Wajdi Luncurkan Buku Memperkuat KY dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan
Jakarta (Komisi Yudisial) - "Buku ini merupakan kumpulan tulisan dan pemikiran saya yang telah dipublikasikan di media massa, majalah, serta buku Bunga Rampai KY dengan isu utama berkaitan dengan upaya memperkuat wewenang KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim," buka Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan
-
KY "Road Show to Campus" FH Unanda
Palopo (Komisi Yudisial) - Dengan jarak kurang lebih 350 km dari kota Makassar, Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Selatan berkunjung ke Fakultas Hukum Universitas Andi Djema (FH Unanda), Palopo untuk menggelar Road Show to Campus “Generasi Muda untuk Peradilan Bersih”. Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi KY
-
Hakim Wajib Jaga Martabat dan Perilaku
Sidorarjo (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito mengingatkan pentingnya para hakim untuk menjaga keluhuran martabat dan integritas. Ia menegaskan agar tidak ada lagi hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). "Beberapa waktu lalu dalam kegiatan pelatihan untuk hakim tinggi,
-
KY Lakukan Pengukuran Dampak PPIH di Malang
Malang (Komisi Yudisial) - Untuk mengetahui keberhasilan kinerja Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH), Komisi Yudisial (KY) menggelar Workshop dan Pengukuran PPIH, Rabu (25/9) di Kantor Camat Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap hakim di wilayah tersebut. Hadir mewakili Sekretariat Jenderal KY, Kepala Sub Bagian
-
Integritas Hakim Penting Ditelusuri
Gorontalo (Komisi Yudisial) – Pemungutan suara Pemilu yang diselenggarakan secara serentak pada praktiknya menyisakan banyak persoalan. Misalnya dari sisi kesiapan KPU dan perangkatnya kebawah sebagai penyelenggara, terdapat beberapa persoalan, baik terkait regulasi, pengadaan sarana dan prasarana pemilihan yang tepat waktu, kesalahan distribusi surat suara, surat suara yang rusak dan saling