Berita

Pasaman Barat (Komisi Yudisial) - Untuk mewujudkan peradilan bersih, maka perlu didukung oleh masyarakat yang bersentuhan dengan pengadilan.Salah satu yang perlu dilakukan masyarakat adalah tidak ikut menodai peradilan.   "Masyarakat perlu memberi perlindungan kepada hakim dengan cara menghormati dan tidak ikut menjerumuskan hakim melalui tindakan-tindakan tercela," jelas Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasaman Barat (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Farid Wajdi mengapresiasi Pengadilan Negeri (PN) Pasaman Barat yang berhasil memperoleh nilai akreditasi terbaik se-Sumatera Barat. Keberhasilan tersebut didapat berkat penerapan Teknologi Informasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.   "Meski dengan predikat sebagai salah satu daerah tertinggal di Sumatera

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) meloloskan 82 dari 88 nama pada seleksi administrasi calon hakim agung (CHA) Tahun 2017. Penetapan tersebut berdasarkan rapat pleno Anggota KY pada Kamis (13/4) di Gedung KY, Jakarta. Seleksi administrasi ini dilakukan dengan cara meneliti berkas kelengkapan CHA sesuai dengan persyaratan administrasi.    Menurut Ketua

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) secara resmi telah menutup penerimaan usulan calon hakim agung (CHA) Tahun 2017 pada Jumat (7/4). Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap menyebut ada 88 usulan CHA yang diterima KY dengan rincian 49 dari jalur karier dan 39 nonkarier.    “Rencananya, besok KY akan menyelenggarakan

Semarang (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah (PKY Jateng) menerima kunjungan dari belasan mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah (AHS) IAIN Salatiga, Senin (10/4) di Kantor PKY Jateng di Semarang, Jawa Tengah. Para mahasiswa yang melakukan kunjungan dalam rangka kuliah kerja lapangan (KKL) pemahaman tentang wewenang dan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Konsep shared responsibility dalam pengelolaan manajemen hakim, termasuk rekrutmen hakim menjadi poin penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Dalam diskusi media  berjudul Shared Responsibility sebagai Wujud Akuntabilitas Publik pada Rekrutmen Hakim, para pakar hukum sepakat bahwa konsep ini adalah upaya mewujudkan akuntabilitas publik, tanpa menggangu

Jakarta (Komisi Yudisial) - Dalam rangka menjalin sinergi dengan media massa dan meningkatkan pemahaman tentang isu Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH), Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi Shared Responsibility sebagai Wujud Akuntabilitas Publik pada Rekrutmen Hakim, Selasa (11/4) di Restoran Tjikinii Lima, Jakarta Pusat.   Dalam pengantar diskusi, Ketua Bidang Hubungan Antar

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyebut konsep Indonesia berkemajuan merupakan socio-political imaginaire yang berakar pada hasrat masyarakat yang berdaulat. Pada kondisi ini, bangsa Indonesia terlepas dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan masalah kesehatan serta menjadi cerminan bangsa yang sejahtera. Tantangan untuk mewujudkan hal itu, tak

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) diberikan amanat untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Dalam melakukan proses seleksi calon hakim agung (CHA), KY menekankan aspek kapasitas dan integritas melalui serangkaian tahapan.   Proses seleksi diawali dari surat Mahkamah Agung (MA) kepada KY tentang permohonan tambahan hakim agung.

Jakarta (Komisi Yudisial) - Keberadaan Komisi Yudisial (KY) dalam konteks pengawasan adalah untuk mengupayakan keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas.   Independensi peradilan sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.   "Penting bagi semua pihak menjaga independensi peradilan, tetapi independensi