Plt. Sekjen KY Hadiri Rakornas Pengadaan 2020 secara Daring
Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Y. Ambeg Paramata didampingi Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi R. Adha Pamekas dan Kepala Biro Umum Supriatna menghadiri Pembukaan Rakornas Pengadaan 2020, Rabu (18/11) secara daring.

Jakarta (Komisi Yudisial) - Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Y. Ambeg Paramata didampingi Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi R. Adha Pamekas dan Kepala Biro Umum Supriatna menghadiri Pembukaan Rakornas Pengadaan 2020, Rabu (18/11) secara daring. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo hadir membuka acara yang diikuti 2.813 peserta dari 82 kementerian dan lembaga. 
 
Presiden menyoroti serapan anggaran kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Presiden Joko Widodo mendesak agar seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan percepatan dan mempersiapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang tepat, cepat, akuntabel dan memiliki value of money.
 
“Sudah tanggal 18 November 2020, masih ada kementerian dan lembaga yang berada di proses konstruksi senilai 40 triliun. Tinggal sebulan, ingat tanggal 22 Desember kita sudah tutup dan masuk libur panjang akhir tahun," ujar Presiden.
 
Presiden Joko Widodo juga meminta kementerian dan lembaga mempersiapkan sistem yang dapat membantu proses percepatan pengadaan barang dan jasa.
 “Sudah saatnya kita melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Arahnya adalah kita harus memiliki bukan hanya sistem pengadaan barang jasa yang tepat, cepat dan akuntabel, tetapi juga meningkatkan value of money dengan memberikan nilai manfaat yang sebesar – besarnya pada masyarakat," tambah Presiden Joko Widodo.
 
Rendahnya pengadaan barang jasa pemerintah akan berdampak menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Roni Dwi Susanto berharap agar setiap instansi pemerintah untuk mengadakan pengadaan barang yang lebih matang dan terencana.
 
“Setiap kementerian dan lembaga perlu memberikan perhatian khusus agar pengadaan dilaksanakan baik dan elektronik. Semua satker pengguna anggaran diharapkan disiplin dalam melaksanakan pengadaan, terencana, dan apabila nilainya besar maka melalui tender pradipa dan SPPBJ. Dengan demikian, pelayanan publik dapat dilakukan cepat dan tepat pada waktunya," harap Roni.
 
Plt. Sekretaris Jenderal KY mendorong agar KY mulai mempersiapkan pengadaan barang dan jasa di tahun 2021. “Hal yang disampaikan oleh Presiden menjadi pedoman bagi kita di KY untuk segera melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Saya juga mendorong Kepala Biro Umum untuk segera melaksanakan kegiatan tender pradipa terhadap kegiatan mendesak yang dilakukan di awal Januari 2021. Dengan demikian kita bisa segera mengeksekusi anggaran-anggaran yang dialokasikan untuk KY," pungkas Ambeg. (KY/Adnan/Festy)

Berita Terkait