Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah menetapkan secara resmi 13 orang calon hakim agung dan 3 orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) untuk diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. 

Anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M. Taufiq HZ memaparkan daftar lengkap nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang diusulkan KY ke DPR.

"Pengumuman Nomor: 13/PENG/PIM/RH.01.06/08/2025 tentang Kelulusan Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2025. Komisi Yudisial Republik Indonesia, berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Yudisial pada 9 Agustus 2025, mengumumkan nama-nama Calon Hakim Agung Republik Indonesia yang lulus seleksi sebagai berikut," buka Taufiq.

Kamar Pidana:

1. Alimin Ribut Sujono (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin)

2. Annas Mustaqim (Hakim Tinggi Pengawasan Mahkamah Agung)

3. Julius Panjaitan (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu)

4. Suradi (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

Kamar Perdata:

1. Ennid Hasanuddin (Hakim Tinggi Mahkamah Agung)

2. Heru Pramono (Hakim Tinggi Mahkamah Agung)

Kamar Agama

1. Lailatul Arofah (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

2. Muhayah (Waki Ketua Pengadilan Agama Samarinda)

Kamar Militer

1. Agustinus Purnomo Hadi (Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung)

Kamar Tata Usaha Negara

1. Hari Sugiharto (Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN)

Kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak

1. Budi Nugroho (Hakim Pengadilan Pajak) 

2. Diana Malemita Ginting (Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan) 

3. Triyono Martanto (Hakim Pengadilan Pajak)

Selanjutnya, Taufiq mengumumkan Pengumuman Nomor: 12/PENG/PIM/RH.04.06/08/2025 tentang Kelulusan Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM di MA Tahun 2025, yaitu:

Calon hakim ad hoc HAM di MA

1. Agus Budianto (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

2. Bonifasius Nadya Arybowo (Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung)

3. Moh Puguh Haryogi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)

"Keputusan KY bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," tutup Taufiq. (KY/Festy)