Berita
-
KY Perketat Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di MA
Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah menegaskan bahwa KY akan lebih memperketat proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA), terutama proses rekam jejak. Hal itu disampaikan Nurdjanah dalam menjawab pertanyaan media yang menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim
-
88 Calon Hakim Agung dan 13 Calon Hakim ad hoc HAM di MA Lolos Seleksi Administrasi
Jakarta (Komidsi Yudisial) - Komisi Yudisial mengumumkan hasil seleksi administasi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan rapat pleno KY, Selasa (4/10), sebanyak 88 calon hakim agung dan 13 calon hakim ad hoc HAM di MA lolos ke tahap selanjutnya,
-
KY Perpanjang Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung dan ad hoc HAM di MA
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memperpanjang masa penerimaan calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) hingga Senin, 26 September 2022, dari jadwal sebelumnya 20 September 2022. "Perpanjangan ini dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk
-
Hakim Agung Jupriadi Akui Seleksi CHA di KY Transparan dan Akuntabel
Jakarta (Komisi Yudisial) – Hakim Agung hasil seleksi Komisi Yudisial (KY) Jupriadi mengakui bahwa seleksi calon hakim agung (CHA) yang diselenggarakan KY berlangsung secara transaparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga memberikan semangat kepada seluruh calon potensial agar tidak ragu mendaftar seleksi. Saat lulus sebagai hakim agung, banyak yang bertanya kepada
-
Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Untuk Antisipasi Kasasi
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung (MA) membutuhkan hakim agung dan hakim ad hoc HAM di MA yang kompeten, mampu dan memiliki kesiapan untuk menyelesaikan perkara tingkat MA sesuai dengan mekanisme yang ada di MA. “Saat ini proses penanganan perkara
-
KY Gelar Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Secara Daring
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) melaksanakan Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung (CHA) dan ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2022/2023 yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (14/09), dengan menghadirkan narasumber Anggota KY Siti Nurdjanah, dan Hakim Agung Jupriadi yang
-
KY Ajak Publik Kawal Seleksi CHA dan Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA
Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah dan Juru Bicara KY Miko Ginting menjadi narasumber dalam program wawancara di RRI Pro 3 FM “Indonesia Menyapa Sore”, pada Selasa (13/09). Tema yang dibahas adalah “Membedah Seleksi Ketat Calon Hakim Agung dan Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di
-
DPR Setujui 4 Nama Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor Hasil Rekrutmen KY
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi III DPR menyetujui empat calon Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung (MA) tahun 2021/2022, pada Rapat Pleno Komisi III DPR yang digelar secara terbuka pada Rabu (29/6/2022) malam. Keputusan ini diambil setelah melakukan rangkaian Uji Kepatutan dan Kelayakan
-
KY Umumkan Hasil Seleksi Tahap Akhir CHA dan CH ad hoc Tipikor di MA
Jakarta (Komidsi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 11 orang calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2021/2022 yang lolos seleksi tahap akhir yang selanjutnya diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, Selasa (10/05) di Ruang Pers KY,
-
Calon Hakim ad hoc Tipikor MA Rodjai S Irawan: Daluwarsa Penuntutan Tipikor Mengikuti KUHP
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) terakhir adalah Rodjai S. Irawan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Mataram. Rodjai diberi pertanyaan tentang daluwarsa pada Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian