Berita

Semarang (Komisi Yudisial) – Hakim diharuskan memahami soal etika berkomunikasi saat memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Prinsip-prinsip yang harus diterapkan antara lain: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. "Hakim harus mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak

Semarang (Komisi Yudisial) - Hakim Agung Nani Indrawati menekankan pentingnya seorang hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender saat mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Selain itu, hakim juga harus menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara,

Semarang (Komisi Yudisial) - Kesetaraan gender menjadi hal penting dalam penegakan hukum dan peradilan. Memastikan kesetaraan gender dalam hukum dan peradilan akan memengaruhi pembentukan nilai dan konstruksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kesetaraan gender diperlukan di setiap rancangan program pemerintah, terutama dalam reformasi peradilan. “Memastikan kesetaraan gender tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan

Semarang (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menekankan adanya jaminan hukum yang melindungi perempuan, baik di dalam Konstitusi dan berbagai undang-undang. Namun, pada kenyataannya kesetaraan perempuan di depan hukum belum sepenuhnya terpenuhi.  Perempuan masih seringkali menghadapi rintangan-rintangan dalam meraih pemenuhan haknya. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan

Padang (Komisi Yudisial) - Hakim dituntut menjaga kemuliaan profesi dengan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah berharap, agar hakim mengimplementasikan KEPPH di dalam kehidupan sehari-hari sehingga hakim paham dengan perilaku yang wajib dilakukan dan dilarang. Oleh karena itu, KY menggelar pelatihan Ekplorasi

Bandar Lampung (Komisi Yudisial) - Hakim dituntut untuk memiliki integritas dan standar etik yang tinggi dibanding masyarakat pada umumnya. Hal ini karena hakim merupakan profesi yang mulia. Untuk meningkatkan kapasitas dan integritas hakim, Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar pelatihan Eksplorasi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Selasa (29/8)

Solo (Komisi Yudisial) - Hakim adalah profesi mulia yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dapat menghilangkan atau mencabut kebebasan orang, mengalihkan hak kepemilikan orang, hingga mencabut hak hidup seseorang, sehingga disebut dengan istilah Wakil Tuhan. Kemuliaan profesi tersebut harus dibarengi dengan integritas dan kapasitas yang dimiliki. Anggota Komisi Yudisial

Bekasi (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial Binziad Kadafi menutup secara resmi pelatihan Hukum Perpajakan Berdimensi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang digelar sejak Kamis (25/5) hingga Sabtu (27/5) di Bekasi, Jawa Barat. Kadafi menegaskan bahwa KY berkomitmen mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. KY fokus mengasah pengetahuan hukum hakim

Bekasi (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan Pelatihan Teknis Hukum Perpajakan Berdimensi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang diikuti oleh 70 hakim pengadilan pajak. Anggota KY/Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Sukma Violetta membuka pelatihan tersebut pada Kamis (25/5) di Hotel Ibis Style, Bekasi. Pada kesempatan

Bogor (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) fokus merevitalisasi psikologis hakim agar dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota KY/Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Sukma Violetta dalam pembukaan pelatihan Pemantapan Pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Senin (8/5)