Kendari (Komisi Yudisial) - Sejak terbentuk November 2022 lalu, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara (PKY Sultra) terus melakukan sosialisasi guna mengenalkan wewenang dan tugas KY ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan dengan menggandeng media massa dan organisasi masyarakat sipil untuk membantu KY dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim.

Menurut Koordinator Penghubung KY Sultra Hariman Satria, dengan hadirnya KY di wilayah Sultra akan memudahkan masyarakat pencari keadilan melaporkan hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).  

“Sebelumnya, kita di wilayah Sulawesi Tenggara agak sulit untuk melakukan pengaduan mengenai pelanggaran kode etik hakim karena kantor KY ada di Jakarta, meskipun sudah ada pengaduan secara online. Dengan adanya Penghubung KY di Sultra, masyarakat bisa langsung datang ke kantor kami untuk melaporkan hakim yang diduga melanggar KEPPH," ujar Hariman di hadapan perwakilan media massa dan organisasi masyarakat sipil, Jumat (19/5) di Kendari, Sultra.

Oleh karena itu, lanjut Hariman, PKY Sultra berharap adanya dukungan dari rekan-rekan media dan masyarakat sipil sehingga cita-cita mewujudkan peradilan bersih dapat terwujud. Terlebih jumlah personil PKY Sultra hanya berjumlah empat orang.

"Kami sengaja menggandeng teman-teman untuk mendukung dan membantu kami menyebarluaskan informasi mengenai Komisi Yudisial ke seluruh lapisan masyarakat, serta bagaimana menciptakan peradilan yang bersih. Rasanya dengan jumlah kami di kantor Penghubung KY Sultra, maka agak sulit untuk bisa melakukan itu tanpa bantuan dan dukungan dari teman-teman semua,” harap Hariman. (KY/Amrul/Festy)