KY Sosialisasi Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2024 secara Daring
Komisi Yudisial (KY) menggelar Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung Tahun 2024, Kamis (1/2/2024) melalui aplikasi Zoom dan disiarkan melalui kanal Youtube KY.

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung Tahun 2024, Kamis (1/2/2024) melalui aplikasi Zoom dan disiarkan melalui kanal Youtube KY. Hadir sebagai narasumber Anggota KY M. Taufiq HZ dan Hakim Agung Jupriyadi. Acara ini diikuti ratusan peserta yang merupakan hakim tinggi, akademisi, kementerian/lembaga dan lainnya. 

 

Saat membuka acara, Ketua KY Amzulian Rifai menjelaskan bahwa jumlah hakim agung yang dibutuhkan Mahkamah Agung (MA) tidak pernah terpenuhi. Padahal, MA adalah tumpuan masyarakat pencari keadilan.

 

“Dari 60 orang yang dibutuhkan, jumlah hakim agung tidak pernah lebih dari 40 orang. Kita bayangkan beratnya tugas hakim agung, kadang usia mereka juga tidak muda lagi, sehingga membutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa,” beber Amzulian.

 

Menurut Ketua KY, hingga saat ini, KY masih belum puas dengan jumlah calon yang mendaftar, terutama misalnya Kamar TUN khusus pajak. Karena SDM yang berlatar belakang pajak sangat jarang. Untuk itu, KY menyebarluaskan informasi seleksi calon hakim agung melalui situs KY, juga berkoordinasi dengan humas lembaga, dan mengadakan forum diskusi penjaringan.

 

"Forum hari ini adalah yang pertama, dan forum kedua diskusi publik terkait calon hakim ad hoc HAM di MA akan dilakukan secara daring dan luring pada 6 Februari 2024 mendatang. Bagi calon di daerah dapat menghubungi penghubung KY jika mendapat kesulitan mendaftar," tambah Amzulian.

 

KY berharap para peserta sosialisasi dan penjaringan dapat mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi. Peserta yang mengikuti seleksi diharapkan mendapat jumlah yang patut, sehingga KY punya kesempatan memilih yang terbaik.

 

“Saya mohon bantuan untuk ikut serta menyebarluaskan adanya seleksi ini, sebagai bentuk kecintaan kepada peradilan, dan mengembalikan kepercayaan publik,” pungkas Amzulian. (KY/Noer/Festy)




Berita Terkait