Pontianak (Komisi Yudisial) — Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Barat (Kalbar) mengajak media massa mengawasi kinerja hakim. Melalui pemberitaan, media massa dapat mengungkap proses persidangan, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. 

“Media punya pengaruh besar dalam mengawasi kinerja hakim. Media juga punya _power_ dalam memberikan peringatan melalui beritanya agar hakim bekerja dengan baik. Atas dasar itu, kami mengajak rekan-rekan media mengawasi kinerja hakim,” kata Koordinator Penghubung KY Kalbar Budi Darmawan, saat berdiskusi dengan redaksi RRI Pontianak, Jumat (2/5/2025) pagi.

Budi menceritakan kesulitan Penghubung KY Kalbar yang hanya memiliki sumber daya manusia sebanyak 4 orang, sementara harus mengawasi sekitar 150 hakim di seluruh pengadilan di Kalbar. Dengan dibantu pengawasan oleh media, maka independensi hakim-hakim di daerah diharapkan bisa terjaga.

“Selama ini kami sangat terbantu dengan informasi dari kawan-kawan wartawan di lapangan. Bayangkan, kami hanya punya anggota SDM 4 orang yang harus mengawasi 150 hakim, dari Putussibau-Ketapang. Rasanya memang tidak sebanding,” jelas Budi.

Tak hanya minim SDM, lanjut Budi, terbatas juga secara kewenangan. Oleh karena itu, Penghubung KY Kalbar mengungkap pentingnya membangun jaringan, terutama jaringan ke media massa elektronik dan cetak.

“Dulu kami sering mengundang kawan-kawan media berdiskusi. Tujuannya selain untuk membangun komunikasi dan berbagi informasi, tetapi juga saling menguatkan dengan cara meminta masukan dan kritik dari teman-teman wartawan,” pungkas Budi. (KY/PKY Kalbar/Festy)