Semarang (Komisi Yudisial) - Kebijakan publik yang dirancang dengan baik, transparan, dan berbasis hukum akan mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif. Untuk mewujudkan hal itu, maka perlu sinergi antarlembaga negara, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mendorong sistem hukum yang lebih terbuka dan berintegritas.

"Advokasi kebijakan tidak hanya soal memengaruhi keputusan publik, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan dengan nilai transparansi dan akuntabilitas serta berpihak pada keadilan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mendorong penegakan hukum yang dipercaya masyarakat,” ungkap Koordinator Penghubung KY Jawa Tengah Muhammad Farhan dalam seminar "Strategi Advokasi Kebijakan untuk Mendorong Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel” yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Minggu (26/10/2025) di Graha UIN Raden Mas Said Surakarta.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo Agus Sumantri,l yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat untuk memastikan regulasi yang dihasilkan berpihak pada keadilan publik.

Dalam kesempatan sama, akademisi hukum pidana dari Universitas Indonesia Prof. Topo Santoso menyoroti perlunya kebijakan publik dan pendidikan hukum yang berorientasi etika dan integritas sebagai dasar pembentukan budaya hukum yang sehat. 

"Penegakan hukum yang baik tidak hanya ditopang oleh regulasi yang kuat, tetapi juga oleh pelaku hukum yang berintegritas," jelas Topo.

Advokat dan pemerhati isu hukum Frenandiya Gita Fortuna juga menekankan bahwa advokasi efektif harus berbasis data dan dilakukan secara strategis agar mampu menghasilkan perubahan nyata dalam sistem hukum.

Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul gagasan dan komitmen bersama dalam memperkuat advokasi kebijakan hukum yang transparan, akuntabel, sebagai bagian dari upaya reformasi hukum nasional, serta berpihak pada nilai-nilai keadilan dan integritas. (KY/PKY Jateng/Festy)