Berita

Surakarta (Komisi Yudisial) – Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tidak cukup dibangun melalui aturan formal, tetapi membutuhkan integritas hakim dalam menjalankan tugasnya. Integritas tersebut menjadi fondasi penting bagi lahirnya kepercayaan masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi dan kredibilitas sistem peradilan. "Undang-undang itu formal, tetapi keadilan itu lebih dari sekadar undang-undang. Bahkan di balik

Bandung (Komisi Yudisial) – Penghormatan terhadap hakim tidak hanya ditujukan pada pribadi hakim, tetapi juga tercermin dalam penghormatan terhadap putusan yang dihasilkan dan lembaga peradilan sebagai pilar kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial (KY) melalui Klinik Etik dan Advokasi (KEA) bertema Judicial Dignity Class menanamkan pemahaman mengenai pentingnya penghormatan terhadap hakim, putusan, dan

Semarang (Komisi Yudisial) -  Komisi Yudisial (KY) berkomitmen mengawal implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui pemantauan persidangan. KY juga mengajak jejaring dan masyarakat sipil di Jawa Tengah untuk bersinergi dan membangun kolaborasi agar penerapan UU TPKS dapat berjalan optimal.  "Pemantauan persidangan bertujuan memastikan kekuasaan kehakiman dijalankan dengan integritas, profesional,

Semarang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3) menggelar Forum Diskusi Terbatas bertajuk "Peranan Masyarakat Sipil dan Jejaring Komisi Yudisial dalam Pengawasan Efektivitas Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Selasa (15/9/2026) di Semarang, Jawa Tengah. Anggota KY selaku Ketua Bidang Sumber Daya

Semarang (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Andi Muhammad Asrun mengulas perkembangan pemikiran Hukum Tata Negara (HTN) di Indonesia, khususnya perubahan sistem ketatanegaraan pascareformasi. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan kuliah HTN kepada mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Sabtu (12/9/2026). Asrun membahas perubahan fundamental dalam sistem

Semarang (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan menegaskan bahwa tauhid dan syariat dalam Islam semestinya bermuara pada akhlak, moral, dan etika. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi yang tidak terpisahkan dari kehidupan beragama, termasuk dalam menjalankan profesi hukum. Dalam pemaparannya, Abdul Chair menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam terdapat hubungan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat menerbitkan pendapat dan sikap keagamaan mengenai kedudukan KY dalam sistem kekuasaan kehakiman. Hal tersebut menjadi salah satu gagasan yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) hari kedua bertema “Penguatan Kewenangan KY untuk Mewujudkan Peradilan yang Bersih, Berintegritas,

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kewenangan KY untuk Mewujudkan Peradilan yang Bersih, Berintegritas, dan Berwibawa melalui Penguatan Nilai-Nilai Etika Bangsa, pada Kamis s.d Jumat, 10 s.d. 11 September 2026 di Jakarta. Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menjelaskan, hasil

Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Selatan (Kalsel) menjelaskan soal Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kepada mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya di Kantor Penhubung KY Kalsel, Rabu (09/09/2026) di Banjarmasin. KEPPH adalah peraturan bersama antara KY dan Mahkamah Agung (MA) sebagai panduan moral dan perilaku bagi

Bogor (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Andi Muhammad Asrun menekankan pentingnya etika profesi hukum sebagai fondasi dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan. Hal tersebut disampaikannya dalam orasi ilmiah bertajuk “Etika Profesi Hukum” pada pembukaan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor, Rabu (9/9/2026). Dalam orasinya,