Berita
-
Etika dan Hukum Tidak Boleh Dipisahkan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Jimly Asshiddiqie mengupas soal etika dan hukum. Menurutnya, sepanjang sejarah, hukum dan etika mengalami perkembangan yang reduksionis pemaknaan. Lama-kelamaan, muncul perkembangan hukum, sehingga tidak bisa lagi hanya mengandalkan hukum. “Di samping urusan benar-salah di dalam hukum, kita harus mempromosikan tingkah
-
Sekjen KY dan Komisi III DPR Bahas Usulan Tambahan Pagu Anggaran 2025
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Arie Sudihar memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (4/9/2024) di Gedung Nusantara III Komplek MPR/DPR, Jakarta. Agenda rapat terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2025, serta usulan tambahan anggaran
-
Pengawasan KY Tidak Menyangkut Teknis Yudisial
Jakarta (Komisi Yudisial) – Pengaturan tentang Komisi Yudisial (KY) diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini memperjelas bahwa fungsi KY terkait dengan kekuasaan kehakiman. Namun, kewenangan KY untuk melakukan pengawasan terkait perilaku hakim, bukan teknis yudisial. "Walau KY ditempatkan di Bab Kekuasaan Kehakiman UUD NRI Tahun 1945, tetapi KY
-
KY Dukung Kelancaran Pilkada 2024
Jakarta (Komisi Yudisial) – Puluhan mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Bali berkunjung ke Komisi Yudisial (KY), Senin (2/9/2024) untuk mengenal lebih banyak soal kelembagaan KY. Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Juma’in didampingi Pranata Humas Ahli Muda Festy Rahma Hidayati membeberkan isu-isu KY yang salah satunya terkait Pemilihan
-
KY Berikan Klarifikasi Resmi Kepada DPR Terkait Penolakan CHA dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah memberikan klarifikasi secara tertulis kepada DPR soal keterangan tambahan untuk melengkapi usulan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2024. Surat yang ditandatangani Ketua KY Amzulian Rifai pada Rabu, 4 September 2024 itu mengungkap bahwa
-
KY Pastikan Proses Seleksi CHA dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA Sesuai Prosedur dan Ketentuan
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi III DPR RI memutuskan menolak seluruh calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Dua calon hakim agung kamar Tata Usaha Negara (TUN), khusus Pajak dianggap tidak memenuhi syarat berpengalaman paling sedikit
-
KY Buka Kesempatan Magang bagi Mahasiswa
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima audiensi dari puluhan mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Politeknik Negeri Jakarta, pada Kamis (15/08/2024). Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Juma’in menjelaskan mengenai keberadaan jabatan fungsional Penerjemah di KY. “Penerjemah juga bertugas mendampingi pimpinan dalam pertemuan dengan pihak
-
KY Rekomendasikan Majelis Hakim PN Surabaya Disanksi Pemberhentian dengan Hormat
Jakarta (Komisi Yudisial) - Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) menghadiri rapat konsultasi dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas pengawasan terhadap vonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin, (26/8/2024) di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta. Ketua KY Amzulian Rifai menjelaskan bahwa sejak awal putusan No. perkara
-
Perwakilan Kedutaan Besar Selandia Baru Sambangi KY
Jakarta (Komisi Yudisial) - Perwakilan Kedutaan Besar Selandia Baru mengunjungi Komisi Yudisial (KY) pada Kamis (15/08/2024) di Ruang Rapat Pimpinan KY. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi dengan Deputy Prime Minister/Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters dalam Joint Ministerial Commission (JMC)
-
Fenomena "No Viral No Justice" sebagai Kritik Penegakan Hukum
Purwokerto (Komisi Yudisial) - Maraknya fenomena "no viral no justice" menjadi kritik bagi aparat penegak hukum untuk lebih concern menangani kasus hukum di masyarakat. Kasus-kasus hukum yang viral ini juga diharapkan mampu mengikis penegakan hukum yang dilaksanakan secara tebang pilih. Media yang memiliki fungsi kontrol sosial, tidak hanya sekadar menginformasikan tetapi