Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) diberi tugas mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) melalui Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi

Kendari (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan 5 perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara, Kamis (31/8). 5 perguruan tinggi itu, di antaranya Universitas Muhammadiyah Kendari, Universitas Muhammadiyah Buton, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Universitas Sulawesi Tenggara, dan Universitas Sembilan Belas November

Samarinda (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Timur beraudiensi dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda, Rabu (30/8) di Kantor PTA Samarinda. Tujuan kunjungan ini untuk mempererat sinergisitas dan kolaborsi antarlembaga.   Plt. Koordinator Penghubung KY wilayah Kalimantan Timur Abdul Ghafur menjelaskan, sebagai lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga

Samarinda (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Timur terus memperluas jejaring dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur. Kolaborasi dan sinergi ini diharapkan dapat memperluas jaringan KY dalam upaya menciptakan peradilan bersih. Selain itu, sinergi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi

Karawang (Komisi Yudisial) - Dunia peradilan di Indonesia masih menampilkan  potret buram. Komisi Yudisial (KY) hadir untuk memperbaiki, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi dan aparat peradilan. Untuk mengoptimalkan terwujudnya peradilan yang bersih tersebut, KY membutuhkan peran mahasiswa. "Kadang kita geleng-geleng kepala bila ditanya apakah hakim sudah bekerja sebagai wakil Tuhan.

Banjarbaru (Komisi Yudisial) – Salah satu tujuan edukasi publik yang diselenggarakan Komisi Yusisial (KY) adalah memberikan pemahaman yang tepat terkait wewenang dan tugas Komisi Yudisial (KY). Seringkali publik beranggapan bahwa KY memiliki wewenang untuk mengubah putusan hakim. Publik berharap KY dapat menganulir putusan kasasi kasus FS.  Kepala Pusat Analisis dan Layanan

Banjarbaru (Komisi Yudisial) – Hakim bersifat  independen, artinya hakim tidak bisa dipengaruhi atau tidak boleh diintervensi siapapun. Saat menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya berdasarkan  ketentuan hukum, tapi perilakunya harus sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). “Tidak mudah menjadi hakim. Kalau pengacara seperti yang kita lihat di Instagram, misalnya Hotman

Banjarbaru (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar edukasi publik dengan tema “Peran Serta Komisi Yudisial dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Peradilan Bersih”, Kamis (31/8) di Aula Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. KY menggandeng pemerintah kota Banjarbaru karena peran strategis pemerintah kota dalam mendukung agenda pembangunan bidang hukum,

Yogyakarta (Komisi Yudisial) – Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki membeberkan bahwa salah satu agenda Pokja Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum yang diprakarsai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD adalah pembahasan penguatan wewenang KY. Dalam rencana jangka panjang, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan

Yogyakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menanggapi soal Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung yang memvonis bebas Hakim Agung GS terkait kasus suap di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan putusan tersebut belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Putusan bebas di tingkat pengadilan pertama memang dipandang tidak