Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada ratusan anak penghuni panti asuhan pada Rabu (11/3/2026) di Gedung KY, Jakarta. Kegiatan bertema "Integrity in Charity" ini menjadi bagian dari agenda berbagi dan kepedulian sosial para pegawai KY selama bulan Ramadan. Ketua KY Abdul Chair

Jakarta (Komis Yudisial) - Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakomodir upaya restorative justice.  Staf Pengajar Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Febby Mutiara Nelson menjelaskan kebaharuan dari proses perjalanan seseorang menjadi terpidana, mulai dari tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan pasca adjudikasi

Jakarta (Komisi Yudisial) - Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum nasional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) KY Arie Sudihar menekankan bahwa pemahaman terhadap KUHAP baru akan mendukung setiap tugas yang diemban KY, baik dalam pengawasan ataupun seleksi calon hakim agung dan calon hakim  ad

Samarinda (Komisi Yudisial) - Pemantauan persidangan menjadi salah satu tugas Komisi Yudisial (KY) sebagai upaya pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Wakil Ketua KY Desmihardi menegaskan bahwa pemantauan bukan untuk mengintervensi hakim dalam memutus perkara, tetapi untuk memastikan proses persidangan berjalan sesuai dengan hukum acara dan KEPPH. "KY

Depok (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Abhan membandingkan KY dengan lembaga pengawas lain. Meski kedudukan  KY diatur dalam konstitusi, tetapi lembaga pengawas lain yang diatur di luar konstitusi justru lebih kuat wewenangnya. Abhan memberi contoh pada Badan Pengawas Pemilu, MKD DPR RI, dan Komisi Yudisial yang putusannya mengikat dan

Depok (Komisi Yudisial) – Fungsi penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) lebih popular dan banyak disorot media ketimbang fungsi pencegahan oleh Komisi Yudisial (KY). Anggota Komisi Yudisial (KY) Setyawan Hartono mempertegas komitmen KY untuk meningkatkan fungsi pencegahan. “Karena KY terlihat hanya menjalankan fungsi penegakan represif terhadap kode etik hakim,

Depok (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Desmihardi mengungkapkan adanya upaya perubahan status Penghubung KY menjadi Perwakilan KY sebagai salah satu penguatan kelembagaan. Hal itu diupayakan melalui revisi Undang-Undang (UU) KY. "Kami sudah sampaikan secara informal ke Komisi III DPR yang memiliki kesepakatan tentang penguatan KY. Salah satunya status

Depok (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan menjelaskan bahwa Penghubung KY adalah tampilan wajah KY di daerah yang memiliki kedekatan mental dan spritual dengan pusat.  "Di sini ada pertemuan visi dan misi. Oleh karenanya, KY dan Penghubung KY ibarat lokomotif. Pasti ada penggeraknya yang tidak lain Penghubung

Jakarta (Komisi Yudisial) – Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) banyak memberikan banyak penguatan kewenangan hakim. Staf Pengajar Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Febby Mutiara Nelson menjabarkan kewenangan tersebut, yaitu judicial scrutiny melalui izin pengadilan untuk penggeledahan, penyitaan dan pemblokiran.  Hakim juga menilai

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Kuliah Umum Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Kamis (19/02/2026) secara hybrid. Anggota KY F. Willem Saija menyampaikan bahwa semakin besarnya kewenangan hakim dalam KUHAP membuat kehadiran KY menjadi semakin krusial dalam penegakan hukum