Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), pada Kamis (02/12) di Auditorium KY, Jakarta. Hadir melakukan penandatangan notakesepahaman adalah Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata dan Ketua Baznas Noor Achmad.

Dalam penandatanganan MoU di Ruang Auditorium KY ini dihadiri oleh Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ, Anggota KY Amzulian Rifai, Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar, dan jajaran pegawai KY. Sedangkan Baznas diwakili oleh Ketua Baznas Noor Achmad, beserta jajaran pimpinan Baznas. Kegiatan dilakukan menggunakan protokol kesehatan ketat, di mana semua yang hadir tes antigen sebelumnya.

Selaku Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Amzulian menyampaikan kata sambutan mewakili KY. Jika diperhatikan, jumlah penduduk muslim di Indonesia, adalah yang terbesar di dunia. Atas dasar jumlah itu, maka wajar potensi zakatnya besar, puluhan triliun menurut data tahun 2020. Namun sayangnya pengelolahan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang resmi, baru sekitar 50 persen dari potensi. Sebagian besar masyarakat tidak menyampaikan ZIS lewat lembaga zakat resmi. Pemerintah melihat potensi zakat tersebut, sehingga membentuk lembaga Baznas satu-satunya sebagai penyalur ZIS nasional.

“Saya ditugaskan oleh bapak ketua untuk membidangi kerja sama, termasuk pada hari ini dalam penandatanganan MoU antara KY dan Baznas, yang sangat penting untuk meningkatkan pembayaran ZIS,” buka Amzulian.

Kinerja Baznas ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus dibantu oleh lembaga lain, yang salah satu caranya caranya antara lain dengan melakukan nota kesepahaman yang berlaku selama lima tahun. Wujudnya bisa berupa sosialisasi, edukasi, dan peningkatan literasi ZIS.

“Sesuai dengan arahan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma`ruf Amin dalam Rakornas Zakat Tahun 2021. Wapres mengimbau semua pihak mengerahkan kekuatan sumber daya dan meningkatkan kualitas pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia,” ujar Amzulian.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengambil langkah pertama, meningkatkan literasi, agar kita paham betul manfaat Baznas ini. Kedua, pembentukan layanan Badan Amil Zakat. KY sedang membentuk Badan Amil Zakat sendiri, agar tentu saja acara ini tidak sekedar seremonial. Tugas Sekretaris Jenderal KY untuk mengimplementasikannya, sehingga program ini baik di tingkat KY ataupun di tingkat nasional, dilaksanakan dari kesepakatan para pihak. 

Melalui MoU Amzulian berharap bahw harapan Wapres dalam Rakornas tahun 2021, yang diantaranya agar Baznas terus meningkatkan kepercayaan masyarakat, baik kepada muzakki, orang pembayar zakat, yang selama ini belum secara resmi ataupun belum sama sekali membayarkan zakat. Lalu harus dilakukan trasnparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran atau distribusi zakat kepada mustahik. Terakhir, perlu ada inovasi pengumpulan zakat yang membuka peluang untuk muzakki perorangan untuk mendapat laporan penyaluran zakat.

“Memang tidak  mudah, mendapatkan potensi zakat triliunan yang diharapkan dari ragam demografi, dan masyarakat yang beragam dari latar belakang beragam dan geografis,” ungkap Amzulian.

Melalui MoU ini diharapkan Baznas dan KY memiliki komitmen yang sama untuk menggapai potensi, dan mereduksi segala tantangan. Oleh karena itu Amzulian apresiasi kerja keras jajaran KY dan Baznas, sehingga mencapai kesepakatan ini terlaksana dengan sebaik-baiknya.

“Kami Anggota KY dalam kesempatan rapat bersama selalu diamanatkan kerja sama itu dapat diimplementasikan. Mudah-mudahan MoU ini dapat kita realisasikan sebagai kontribusi kita kepada bangsa dan negara. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada jajaran pimpinan Baznas dan Pimpinan KY agar kita terus bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara,” pungkas Amzulian. (KY/Noer/Festy)