Jayapura (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Papua melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026 untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sekaligus menjaring masukan dari masyarakat. Survei ini melibatkan berbagai unsur penerima layanan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, organisasi kepemudaan, pemerhati perempuan dan anak, hingga masyarakat umum. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Jayapura, Selasa (20/10/2026).

Koordinator Penghubung KY Papua Methodius Kossay menyampaikan bahwa SKM merupakan agenda rutin tahunan untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Melalui survei ini, pihaknya berharap dapat memperoleh saran dan masukan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas jangkauan layanan publik, termasuk ke tiga daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua.

“Survei layanan Penghubung KY ini menjadi agenda rutin setiap tahun untuk mengetahui kualitas layanan yang kami berikan kepada masyarakat. Harapannya, survei ini dapat menampung masukan dari responden untuk meningkatkan kualitas layanan kami. Ke depan, kami juga berharap pelayanan ini dapat dirasakan secara lebih luas di tiga DOB,” ujar Kossay.

Pelaksanaan SKM tersebut mendapat sambutan positif dari para responden. Mereka berharap Penghubung KY Papua terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait upaya memperoleh keadilan melalui proses peradilan.

Praktisi hukum dari PERADI Jayapura, Rahman Ramli, mengapresiasi pelayanan Penghubung KY Papua yang dinilainya terbuka dan responsif dalam menanggapi keluhan masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada KY Papua karena selama ini telah terbuka dan cepat merespons keluhan kami dalam beracara di pengadilan. Semoga ke depannya KY terus hadir dan melayani masyarakat di Papua,” harap Rahman.

Melalui pelaksanaan SKM Tahun 2026, Penghubung KY Papua diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait peradilan.(KY/PKY Papua/Festy)