Berita
-
KY Jajaki Kerja Sama dengan Japan International Cooperation Agency
Jakarta (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap didampingi Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito menerima perwakilan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) di Kantor KY, Jakarta, Senin (11/2). Kunjungan JICA merupakan balasan dari kunjungan Anggota KY di tahun sebelumnya. Dalam kesempatan itu, ketua rombongan
-
Hakim Kunci Terwujudnya Peradilan Bersih
Malang (Komisi Yudisial) - Sebagai lembaga negara yang lahir dari tuntutan reformasi, Komisi Yudisial bertujuan mewujudkan peradilan yang bersih, mandiri, independen, transparan dan menegakan keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Bahkan, konstitusi secara jelas menyebutkan salah satu wewenang KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. “KY hadir untuk
-
KY Gelar Pelatihan Pengembangan Kapasitas Narasumber
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Pelatihan Pengembangan Kapasitas Narasumber KY yang diikuti Anggota KY, Tenaga Ahli KY, dan pejabat struktural eselon ll dan lll. Pelatihan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas narasumber pelatihan yang diadakan oleh KY. “Kegiatan ini merupakan implementasi dari program yang telah dicanangkan oleh Bagian
-
KY Paparkan Program Pencegahan Pelanggaran KEPPH di Hadapan Ratusan Guru PPKn
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ratusan guru dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn Tingkat SMP Kabupaten Bogor berkunjung ke Komisi Yudisial (KY) pada Rabu (30/1) di Auditorium KY, Jakarta. Kedatangan rombongan MGMP PPKn ini untuk mengetahui lebih dekat tentang KY. Diterima oleh Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi Hamka Kapopang didampingi
-
Perkuat Adanya Pelanggaran KEPPH, Alat Bukti Diuji oleh Ahli
Jakarta (Komisi Yudisial) – Laporan yang masuk ke Komisi Yudisial (KY) harus disertai bukti pendukung materiil, seperti rekaman video, audio visual atau foto. Hal itu untuk menguatkan laporan mengenai adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Bahkan, KY telah memiliki standar untuk membuktikan adanya pelanggaran KEPPH berdasarkan
-
Pasang Surut Relasi MA dan KY adalah Wajar
Jakarta (Komisi Yudisial) – Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam melakukan tugas pengawasan adalah adanya tumpang tindih penanganan tugas pengawasan antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Hubungan antara kedua lembaga dalam keadaan seperti itu adalah hubungan yang dinamis dan wajar. “Hubungan KY dan MA itu dinamis. Naik turun
-
KY Tidak Berwenang Mengawasi Hakim Konstitusi
Jakarta (Komisi Yudisial) – Awal tahun 2019, Komisi Yudisial (KY) menerima kedatangan mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah Magelang. Rombongan yang diterima oleh Tenaga Ahli KY Imran dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Agus Susanto ini cukup antusias mengikuti audiensi yang diadakan pada Selasa, (22/1)
-
KY Sampaikan Capaian Kinerja 2018
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus didampingi Wakil Ketua KY Maradaman Harahap dan Anggota KY Sukma Violetta menyampaikan capaian kinerja KY. Jaja menyoroti kinerja bidang Pengawasan Hakim yang menerima sebanyak 1.719 laporan masyarakat pada 2018. “Laporan tersebut selanjutnya perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi untuk
-
KY Loloskan 12 CHA di Tahap Seleksi Kesehatan dan Kepribadian
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) secara resmi mengumumkan kelulusan 12 calon hakim agung (CHA) dari 25 peserta seleksi kesehatan dan kepribadian. Selanjutnya para calon yang lulus akan menjalani seleksi wawancara terbuka. “Setelah melakukan seleksi Tahap lll berupa kesehatan dan kepribadian, KY secara resmi meluluskan dua belas calon hakim agung
-
Fokus Reformasi Peradilan untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
Banda Aceh (Komisi Yudisial) - Fokus reformasi di dunia peradilan seharusnya tidak lagi menitikberatkan pada independensi kekuasaan kehakiman, tetapi justru pada mengembalikan kepercayaan publik. Karena prinsip independensi tidak pernah berdiri sendiri,di mana ada independensi maka disitu pula terdapat akuntabilitas yang perlu diperjuangkan. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan