Berita

Bandung (Komisi Yudisial) - Mungkinkan hukum dapat berkolaborasi dengan seni? Menjawab itu Komisi Yudisial (KY) menggagas diskusi bertema Visualisasi Peradilan Bersih dengan menggandeng para penggiat seni di Bandung, Selasa (16/10).   "Kami harapkan para peserta FGD Sobat Muda KY dapat menghasilkan karya seni yang bertujuan memperbaiki dunia peradilan di Indonesia," harap Kepala

Pasuruan (Komisi Yudisial) - Sebanyak apapun aturan hukum diciptakan, peradilan bersih tidak akan berjalan dengan baik apabila mentalnya tidak diperbaiki. Oleh karena itu, dalam menciptakan peradilan bersih, maka hal pertama yang harus dibenahi adalah mental.   Demikian dikatakan Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial (KY) Kemas Abdul Roni saat menjadi pembicara

Pasuruan (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) berwenang untuk menjaga sekaligus menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Dalam melakukan tugas pengawasan, KY membutuhkan peran serta masyarakat dengan cara melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).   "Masyarakat dapat membantu KY dalam melakukan fungsi pengawasan dengan melaporkan adanya dugaan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menyambut baik kedatangan puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Ruang Pers KY, Selasa (9/10).Kunjungan mahasiswa dalam kerangka studi hukum tematik tersebut untuk mengenal lebih jauh peran dan fungsi KY secara langsung.    “Kurang afdol jika tidak berkunjung langsung ke sini dalam rangka

Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI di Ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV MPR-DPR RI, Jakarta, Senin (8/10).   Aidul mengisi sesi ketiga dalam seminar yang mengambil tema “Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi

Surabaya (Komisi Yudisial) - Praktik pengelolaan peradilan modern menyadari persoalan mengurus pengadilan tidak bisa diserahkan hanya kepada satu lembaga. Peradilan tidak mungkin diberikan beban lebih, selain hanya fokus dalam perkara.   "Pengelolaan atau manajemen hakim dan peradilan tidak bisa diserahkan kepada satu entitas. Jangan membebani hakim sebagai pemutus sekaligus manajer," ujar Ketua

Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi   Yudisial (KY) bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, tapi sebagai supporting element atau state auxiliary organ. Secara konstitusional, KY membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman sehingga keterlibatan KY dalam manajemen jabatan hakim adalah konstitusional.   Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Oce Madril pada Diskusi

Surabaya (Komisi Yudisial) -  Direktur Pusat Kajian Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) Surabaya Herlambang P Wiratraman memuji diterbitkannya Buku Bunga Rampai KY 2018 "Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman". Menurutnya, ada senyawa berbeda yang didapat dari membaca buku ini dibanding buku ketatanegaraan lainnya. Buku ini harusnya dibaca 20

Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya menggelar Diskusi dan Bedah Buku berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman di Aula Gedung Pascasarjana Lantai 3, Surabaya, Kamis (4/10).   Acara yang dibuka oleh Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof.Masdar Hilmy ini menghadirkan pembicara,

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara pengawal konstitusi sepatutnya bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Prinsip ini menghendaki adanya jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman, kecuali terhadap hukum dan keadilan. Bahkan, independensi peradilan MK tidak boleh dicampuri oleh urusan-urusan politik.   Ketua bidang rekrutmen hakim Komisi