Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi nonpalu dua tahun ditempatkan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Hakim IS karena terbukti melanggar dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sanksi ini terbilang lebih ringan dari

Palembang (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan (PKY Sumsel) menerima kunjungan Komunitas Advokat Muda (KAMDA) di Kantor PKY Sumsel, pada Rabu (24/06). Kunjungan yang dilaksanakan setelah masa PSBB kota Palembang usai ini dalam rangka melakukan Audiensi dan silaturahmi dengan tim PKY Sumsel.   Ketua KAMDA Palembang 

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menjatuhkan sanksi kepada 130 Hakim yang didominasi sanksi ringan karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) periode 2 Januari hingga 23 Desember 2019. Pelanggaran paling banyak berupa pelanggaran hukum acara sebanyak 79 hakim, perilaku murni sebanyak 33 hakim, dan pelanggaran

Jakarta (Komisi Yudisial) – "Komisi Yudisial (KY) mencatat telah menerima 1.544 laporan masyarakat dan 891 surat tembusan pada 2 Januari - 23 Desember 2019. Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman PerilakuHakim (KEPPH) tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat (pos), yaitu 893 laporan,” ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus didampingi Anggota KY Sukma Violetta dan Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat menyampaikan penanganan laporan masyarakat periode 2 Januari - 23 Desember 2019 dan capaian kinerja KY lainnya.   "KY juga telah menyampaikan usulan enam calon hakim agung dan empat calon hakim

Bandung (Komisi Yudisial) - Banyaknya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja peradilan menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti. Tidak cukup hanya pengawasan saja, karena begitu banyak istilah-istilah hukum yang masyarakat tidak paham sehingga perlu dilakukan pendekatan yang sistemik.   “Untuk itu, masyarakat perlu sadar bahwa masalah peradilan itu adalah masalah kita bersama. Bukan permasalahan insan,

Bandung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. KY hadir untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.   Hal tersebut disampaikan Ketua KY Jaja Ahmad

Jakarta (Komisi Yudisial) –  Komisi Yudisial (KY) memutuskan penjatuhan sanksi kepada 58 hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dibandingkan Semester 1 Tahun 2018, jumlah sanksi yang diputus KY tahun ini lebih banyak, karena tahun lalu berjumlah 30.   “Namun, pelaksanaan pengenaan sanksi KY ini seringkali terhambat

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 740 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan 443 surat tembusan pada Januari-Juni 2019.   Berdasarkan jenis perkara, masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY, yaitu 318 laporan. Keluhan pencari keadilan yang berperkara di pengadilan dalam

Jakarta (Komisi Yudisial) - Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi berat berupa penurunan pangkat jabatan selama 3 tahun.   "Majelis Kehormatan Hakim memutuskan sanksi berat kepada hakim SS, karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, berupa penurunan pangkat jabatan selama 3 tahun,"