Berita

Tegal (Komisi Yudisial) - Untuk memberikan pemahaman seputar dunia hukum dan peradilan di Indonesia. Komisi Yudisial (KY) menggandeng pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di wilayah Tegal, Jawa Tengah.   Pada kesempatan kali ini Komisi Yudisial menghadirkan unsur penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dalam Sarasehan Hukum bertajuk Pembudayaan Hukum

Medan (Komisi Yudisial) - Menanamkan nilai-nilai etika sejak dini serta mengajarkan nilai dasar profesi menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan. Agar nantinya ketika seseorang menjabat sebagai hakim sudah mengetahui secara baik tentang hak dan kewajiban yang diemban selama menjabat.   Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus saat

Medan (Komisi Yudisial) - Munculnya oknum yang merusak lembaga peradilan tidak terlepas dari adanya pergeseran nilai dasar profesi, dimana oknum tersebut menimbulkan gambaran negatif terhadap dunia peradilan saat ini.   Hal tersebut dipaparkan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus saat mengisi Kuliah Umum “Peran Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan

Ponorogo (Komisi Yudisial) - Setelah melapor ke Komisi Yudisial (KY), apakah dalam melaporkan pelanggaran hakim, pelapor dilindungi identitasnya oleh KY?. Pertanyaan tersebut muncul oleh salah satu peserta Studium Generale Konstribusi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Adil dan Berintegritas di Aula IAIN Ponorogo, Kamis (21/3).    Menjawab pertanyaan tersebut Ketua Bidang Hubungan Antar

Ponorogo (Komisi Yudisial) - Gagasan awal munculnya Komisi Yudisial (KY) datang dari para hakim. Hal itu ditandai dengan pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang dimaksudkan untuk mendapatkan hakim yang jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.   Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan

Ponorogo (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) yang diwakili Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi tandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Moh. Munir di Aula IAIN Ponorogo, Kamis (21/3).   Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bidang

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) meluncurkan secara resmi satuan tugas khusus yang bernama Desk Pemilu. Desk inilah yang nantinya akan melakukan pemantauan sidang perkara pemilu, menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam perkara pemilu, dan melakukan upaya-upaya apabila ada dugaan perilaku yang merendahkan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemantauan dan pengawasan perkara pemilu di pengadilan serta advokasi hakim perkara pemilu, Senin (18/3) di Auditorium KY, Jakarta. Penandatanganan MoU dilakukan oleh

Jambi (Komisi Yudisial) – “Saya pernah mengalami kekerasan ketika saya membacakan amar putusan. Pengunjung sidang berdiri dan membentak dan menyerang ke meja hakim.  Sebagai hakim ketua, membacakan putusan harus tuntas membacanya apapun yang terjadi. Hakim yang lain sudah berdiri. Di sini sering disiram dengan cuka getah, saya ngeri membayangkannya. Namun

Jambi (Komisi Yudisial) – Pada prakteknya ketidakpercayaan publik kerap muncul terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga peradilan sehingga menimbulkan stigma negatif kepada lembaga-lembaga penegak hukum dan berdampak konflik antara masyarakat dan APH yang semakin melunturkan sendi-sendi penegakkan supremasi hukum.    Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Sumberdaya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan