Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengimbau agar hakim dapat terus menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan perilaku kedinasan (tugas yudisialnya) maupun perilaku di luar tugas kedinasannya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.   “Di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tegas menyebutkan, hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota

Jakarta (Komisi Yudisial) –  Komisi Yudisial (KY) mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 30 orang hakim dari 18 berkas laporan yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Rekomendasi didominasi sanksi ringan, dengan pelanggaran KEPPH berupa bersikap tidak berperilaku adil, arif dan bijaksana, serta tidak menjunjung tinggi harga diri.   Hal

Jakarta (Komisi Yudisial) – Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menyatakan, ada 48 berkas laporan yang dinyatakan dapat ditindaklanjuti pada Januari-Juni 2018, sedangkan 76 berkas laporan masuk dalam kategori tidak dapat ditindaklanjuti.   “Data di atas menunjukkan, sebagian besar laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Faktor utama laporan tidak dapat ditindaklanjuti adalah karena

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 792 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan 659 surat tembusan pada Semester I Tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota KY Farid Wajdi dalam diskusi media pemaparan Penanganan Laporan Masyarakat Semester l Tahun 2018

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus didampingi Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi melakukan temu dan diskusi dengan media, Rabu (01/08) di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat. Selain memperkenalkan Pimpinan KY yang baru, dalam pertemuan tersebut juga menginformasikan program unggulan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus didampingi Wakil Ketua KY Maradaman Harahap dan Anggota lainnya melakukan audiensi dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (1/8).    Selain mengenalkan Ketua dan Wakil Ketua KY yang baru, audiensi tersebut juga membahas tentang peran serta

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua KY Maradaman Harahap, Anggota KY lainnya, serta para pejabat struktural melakukan kunjungan ke Mahkamah Agung (MA). Audiensi diterima langsung oleh Ketua MA M. Hatta Ali yang didampingi para Ketua Kamar MA beserta jajaran lainnya di Gedung MA,

Bandung (Komisi Yudisial) - Sejak  reformasi peradilan digulirkan 20 tahun silam, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah perubahan status jabatan hakim dari pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pejabat negara. Namun, hingga kini belum ada regulasi yang mengaturnya. Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang menawarkan pola manajemen

Bandung (Komisi Yudisial) - Reformasi membawa angin segar bagi perbaikan lembaga peradilan. Hal itu karena muncul ketidakpercayaan publik terhadap kinerja lembaga peradilan yang saat itu dipenuhi judicial corruption. Kemudian timbul gagasan membentuk lembaga penyeimbang kekuasaan kehakiman agar tidak terjadi abuse of power.   "Komisi Yudisial adalah lembaga negara mandiri yang dibentuk dengan

Maros (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menegaskan, penegakan hukum menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi checks and balances kekuasaan kehakiman, KY mendorong hal itu demi terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa.   "KY mendorong peradilan yang bersih dan berwibawa untuk membantu