Berita
-
KY Serukan Pemanfaatan Riset untuk Bangun Peradilan Bersih
Bogor (Komisi Yudisial) - Kebijakan publik hendaknya diambil berdasarkan sebuah riset. Hal itu penting karena riset akan menentukan arah lembaga. Meski demikian, riset bisa membahayakan apabila tidak disokong dengan kearifan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari saat menjadi pembicara dalam upgrading atau pelatihan teknis bertajuk Peningkatan Kualitas
-
KY Minta Masukan Jejaring di Medan
Medan (Komisi Yudisial) - Untuk terus mendekatkan diri kepada seluruh stake holder, Komisi Yudisial (KY) melalui Penghubung KY Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menggelar Sarasehan Berinovasi dalam Melayani Masyarakat lewat Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Sumatera Utara, Rabu (01/03) di Kantor Penghubung KY Sumut, Medan. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi
-
Hakim PN Dijatuhi Sanksi Pemberhentian dengan Hormat
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) kembali dilanjutkan terhadap hakim terlapor PN pada Selasa (28/2), pukul 10.00 WIB di Gedung MA, Jakarta. Hakim PN (sekarang hakim PT Pekanbaru, Riau) dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hormat karena
-
Dikunjungi DKPP, KY Siap Gelar Konferensi Etika
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menerima audiensi dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Senin (27/2) di Ruang Rapat Pimpinan KY, Lantai 5 Gedung KY, Jakarta. “Kami sudah bertemu dengan Ketua MPR, DPR, DPD, dan Presiden untuk mengusulkan adanya RUU tentang Etika Penyelenggara
-
Testimoni untuk Mantan Jubir KY Asep Rahmat Fajar
Jakarta (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menghadiri bedah buku "In Memoriam Asep Rahmat Fajar" pada Jumat, (24/2) di kantor Indonesian Coruption Watch (ICW), Jakarta. Sebagai bentuk penghormatan, Sukma memberikan testimoni tentang mantan Juru Bicara KY ini yang meninggal dunia pada Rabu (4/1) silam. “Asep adalah fenomena yang
-
Ketua KY Dikukuhkan Sebagai Guru Besar FH UMS
Solo (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari dikukuhkan sebagai guru besar Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (FH UMS), Kamis (23/2) di Auditorium Mohammad Djazman, Kampus I UMS, Surakarta. Saat membacakan pidato pengukuhan, Aidul menjelaskan tentang tema penelitian berjudul Dekolonisasi dan Demokratisasi dalam Konstitusionalisme Indonesia: Tafsir
-
Akuntabilitas Pengelolaan Manajemen Hakim Perlu Perbaikan
Ciputat (Komisi Yudisial) - Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang sedang dalam pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) di sisi pemerintah memerlukan perhatian berbagai pihak. Komisi Yudisial (KY) memberikan perhatian besar dalam manajemen pengelolaan hakim. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi dalam Seminar dan
-
DPR Setujui Opsi Percepatan Seleksi untuk Kebutuhan Hakim ad hoc PHI
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ditolaknya dua nama calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) yang disodorkan Komisi Yudisial (KY) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berdampak terjadinya kekosongan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di MA. Pasalnya, sebanyak empat orang hakim ad hoc PHI di MA per-April 2017 ini
-
Hasil Raker KY Tahun 2017 Wajib Ditindaklanjuti
Bandung (Komisi Yudisial) - Forum rapat kerja (raker) yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya hendaknya tidak hanya menjadi seremoni biasa, tetapi harus ada tindak lanjut yang diterjemahkan Komisi Yudisial (KY) melalui program-program yang konkret. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KY Sukma Violetta saat menutup Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2017 Berinovasi untuk Melayani
-
Program dan Kegiatan KY Harus Sejalan dengan Program Prioritas Nasional
Bandung (Komisi Yudisial) - Sebagai lembaga pengawas etik, Komisi Yudisial (KY) memiliki peran strategis untuk pengembangan mutu hakim dengan peningkatan integritas hakim. Tantangan ini juga sejalan dengan poin ke-10 program prioritas nasional tahun 2018 bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), yaitu kepastian hukum. "KY perlu mengungkap fakta kinerja hakim. Selain itu,